Perluas Akses Pangan, Bulog Perkuat Intervensi di Daerah Terpencil dan Perbatasan

Jakarta - Perum Bulog memperkuat intervensi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) agar masyarakat di daerah itu tetap mudah memperoleh beras subsidi tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan stok SPHP ke titik-titik rawan disparitas harga.

"Bulog memperluas intervensi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau," kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/11).

Sebagai BUMN pangan strategis, Perum Bulog berkomitmen untuk terus melaksanakan mandat pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan pangan pokok.

Ia menyampaikan upaya sinergis sebagai bagian dari Satgas Pengendalian Harga Beras menjadi bukti nyata peran Bulog dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar.

Rizal memastikan bahwa pihaknya akan terus hadir di tengah masyarakat, menjaga harga beras tetap stabil dan pasokan terjamin sehingga masyarakat selaku konsumen mendapatkan beras berkualitas baik dengan harga rendah sesuai HET sesuai zonasinya.

"Stabilitas harga pangan adalah stabilitas rakyat," tegas Rizal.

Hingga saat ini, lanjut Rizal, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menunjukkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap beras pemerintah tersebut. Adapun target distribusi beras SPHP hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

Bulog memastikan stok beras SPHP tersedia di titik-titik yang mengalami disparitas harga dan mendistribusikannya secara cepat dan merata.

Intervensi dilakukan di wilayah dengan harga di atas HET, terutama di enam provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Bulog terus melakukan operasi pasar dan distribusi beras SPHP di daerah yang terpantau naik, juga berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau sesuai HET,” lanjut Rizal.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).