Jayapura: 14 Kampung Bersatu Jaga Kota dan Dukung Pembangunan Merata

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menyebut masyarakat di 14 kampung telah menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daerah ini.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Senin, mengatakan langkah ini sebagai upaya bersama dalam memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat demi terwujudnya pembangunan yang merata dan menjaga ibu kota Provinsi Papua tersebut.

"Para ondoafi dari masing-masing kampung juga telah mengusulkan surat pernyataan yang berisikan empat poin," katanya

Menurut Rollo, empat poin tersebut yakni mendukung penuh segala program dan kebijakan Pemkot Jayapura dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, kemudian tidak akan melakukan pemalakan serta tidak melaksanakan aksi demonstrasi.

"Bersedia menyerahkan aset atau lokasi yang memiliki potensi wisata untuk dikelola pemerintah daerah dengan ketentuan persentase bagi hasil dan segala bentuk kebutuhan masyarakat adat terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Wali Kota Jayapura," ajarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan mengusulkan surat pernyataan dari para ondoafi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) ke DPR Kota Jayapura.

Dia menambahkan pembahasan perda ini juga akan melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan pendapat atau masukan.

Ondoafi Kampung Kayo Pulau Nicolas Youwe mengatakan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Jayapura untuk bersama-sama mewujudkan kondisi kota yang kondusif, sejuk, aman, nyaman, dan tertib.

“Cara untuk menunjukkan rasa cinta bagi kota ini adalah dengan melakukan cara-cara yang terhormat dan menciptakan kondisi yang kondusif." 

DPR RI ajak mahasiswa Papua sampaikan aspirasi melalui media digital

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Yan Mandenas mengajak mahasiswa di Kota Jayapura, Papua supaya memanfaatkan media digital dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

"Pada era teknologi yang begitu canggih saat ini aksi demonstrasi yang dilakukan di jalan sudah tidak lagi relevan," katanya di Jayapura, Senin.

Pihaknya menilai penyampaian aspirasi melalui media digital lebih cepat mendapatkan respons pemerintah dibandingkan dengan melaksanakan aksi demonstrasi di jalan yang kemungkinan besar bisa terjadi tindakan anarkis.

"Dengan demikian akan membuat masyarakat resah dan pada akhirnya merugikan semua pihak," ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar masyarakat Papua bisa memanfaatkan berbagai platform digital seperti facebook, Instagram, dan tiktok sebagai media penyampaian aspirasi tetapi juga saran dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.