Likuiditas Stabil, Ekonomi Kuartal IV- 2025 Bakal Tumbuh Lebih Tinggi

JAKARTA - Ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 diproyeksikan akan menguat karena ditopang likuiditas perbankan yang stabil serta ditopang kebijakan moneter yang tetap akomodatif.

Analis UOB, Kay Hian Suryaputra Wijaksana dalam risetnya di Jakarta, Selasa (28/10) mengatakan aktivitas ekonomi akan meningkat seiring percepatan belanja pemerintah, membaiknya stabilitas politik, serta kenaikan kepercayaan bisnis dan konsumen pada kuartal IV-2025. Kondisi tersebut diharapkan akan mendukung akselerasi pertumbuhan kredit secara moderat pada akhir 2025.

Percepatan realisasi belanja fiskal dan perbaikan sentimen domestik akan mendorong pertumbuhan uang beredar luas (M2) yang lebih stabil, serta memperkuat pondasi ekonomi menjelang akhir tahun,” kata Suryaputra.

Pertumbuhan jumlah uang beredar luas meningkat menjadi 8,0 persen year on year (yoy) pada September 2025, atau tumbuh dari 7,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Likuiditas dari penempatan dana Pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) katanya diharapkan bisa optimal tersalurkan ke sektor riil. Dengan banjirnya likuiditas di perbankan, maka akan mengalir ke pasar obligasi pemerintah, sehingga mendorong permintaan yang tinggi dan menyebabkan penurunan signifikan pada imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) pada September 2025.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pembelian obligasi oleh Bank Indonesia (BI), yang semakin memperkuat pasar surat berharga domestik.

“Dengan permintaan terhadap obligasi pemerintah yang jauh melampaui pasokan, yield obligasi cenderung menurun,” kata Suryaputra.

Dia juga memproyeksikan tekanan inflasi tetap terkendali meskipun likuiditas meningkat. Inflasi diproyeksikan berada di level 2,7 persen pada 2025 atau masih berada dalam rentang target BI sebesar 1,5-3,5 persen. Dengan inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi menguat, ia meyakini BI akan mempertahankan kebijakan moneter yang longgar, guna mendorong ekspansi kredit dan menjaga momentum pemulihan.

Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai proyeksi penguatan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 itu sebagai sinyal positif bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong strategi pro-growth berbasis potensi dalam negeri, agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal maupun kebijakan fiskal jangka pendek.

Dia pun menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sektor produktif, mulai dari industri manufaktur, pertanian modern, hingga UMKM, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Integrasi teknologi bukan sekadar digitalisasi, tapi bagaimana inovasi digunakan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi ekonomi riil. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi dapat tercipta di dalam negeri,” kata Aditya di Yogyakarta, Selasa (28/10).

Ia juga mengungkap bahwa Indonesia perlu berhati-hati terhadap ketimpangan pertumbuhan antara sektor keuangan dan sektor riil. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas moneter dan likuiditas perbankan harus diikuti dengan penyerapan kredit produktif ke lapangan kerja dan industri penggerak ekonomi lokal.

“Kalau pertumbuhan hanya terjadi di sektor finansial, maka efek penggandanya kecil terhadap masyarakat. Kita perlu memastikan kredit dan investasi benar-benar menyentuh sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.

Lebih jauh, Aditya mengingatkan bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan harus berorientasi pada transformasi struktural jangka panjang agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap. Ia menilai, dengan mendorong pertumbuhan berbasis inovasi, kolaborasi teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas basis ekonomi dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Mengendap di Bank

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kunci pertumbuhan juga bergantung pada belanja pemerintah. Jangan sampai Pemerintah daerah (Pemda) terus mengendapkan uang di bank. “Intinya uang harus berputar dan masyarakat mendapatkan manfaatnya, sehingga ada multiplier effect ke perekonomian,” kata Esther.