Bukan Sekadar Ramah Lingkungan, B50 Harus Ramah di Kantong: ESDM Siapkan Formulanya!

JAKARTA – Program 50 persen campuran solar dan biodiesel (B50) menjadi terobosan penting menuju kemandirian energi dan pengurangan emisi karbon.

Sayangnya, biaya produksi B50 masih menjadi tantangan utama yang berpotensi membebani kedua pihak, baik industri maupun konsumen.

Dengan harga bahan baku seperti minyak sawit yang fluktuatif, efisiensi dalam rantai pasok dan inovasi teknologi menjadi kunci.

Karenanya, pemerintah dan pelaku industri perlu mencari formulasi yang seimbang antara aspek ekonomi dan lingkungan, misalnya melalui peningkatan produktivitas bahan baku, insentif fiskal, atau efisiensi proses konversi biodiesel.

Terkait hal tesebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tengah mencari formulasi supaya penerapan 50 persen campuran solar dan biodiesel (B50) pada 2026 tidak terlalu mahal.

‎Bahlil saat acara pemberian Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat (24/10), menyatakan formulasi tersebut dirumuskan pihaknya bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar penerapan B50 nanti tidak memberikan biaya (cost) yang lebih besar.

‎"Kalau B50 itu akan meningkatkan cost. Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi. Boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak, sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita clear-kan," ujar dia.

‎"Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang," kata Bahlil lagi.

‎Adapun pihaknya mencatat pemanfaatan biodiesel untuk domestik sampai dengan September 2025 sebesar 10,57 juta kiloliter (KL) dari target produksi 15,6 juta KL.

‎Saat ini implementasi B40 di tahun 2025 menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, yang juga meningkatkan nilai tambah CPO sebesar Rp14,72 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 1,33 juta orang, serta penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton.

‎Sebelumnya, Bahlil mengatakan akan memberi insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna mendukung rencana mandatori bioetanol 10 persen (E10) pada 2027.

‎“Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian pasarnya ada,” kata Bahlil ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat.

‎Bahlil mengungkapkan terdapat kemungkinan masuknya investor dari Brasil terkait pembangunan pabrik etanol.

‎Akan tetapi, masuknya investor dari Brasil masih berada di tahap diskusi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Brasil.

‎Dirinya juga memutuskan rencana untuk berhenti mengimpor solar pada semester II 2026, setelah pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengimplementasikan B50.