Revitalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah Nyata Perkuat Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA – Menata ulang sumur minyak rakyat kini menjadi isu strategis yang tak bisa diabaikan. Sumur-sumur minyak rakyat, meski jumlahnya tidak sebanyak perusahaan besar, sebenarnya menyumbang bagian penting dari produksi nasional.

Namun, karena sebagian besar dikelola secara tradisional atau informal, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan produksi sumur minyak rakyat sering kali kurang optimal. Jika dibiarkan seperti itu, risiko lingkungan dan keselamatan meningkat, mulai dari tumpahan minyak hingga kebakaran sumur, yang bisa merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu ekosistem.

Dari sisi ekonomi, sumur minyak rakyat yang tidak tertata juga berarti potensi produksi yang hilang, padahal cadangan minyak lokal bisa menopang pasokan energi domestik dan memberi pemasukan signifikan bagi pemilik sumur maupun daerah.

Menata ulang sumur minyak rakyat bukan hanya soal perbaikan teknis—misalnya modernisasi peralatan, pemantauan produksi, dan penerapan standar keselamatan—tapi juga soal integrasi mereka ke dalam rantai nilai industri migas nasional.

Dengan pendekatan yang tepat, sumur minyak rakyat bisa lebih produktif, lebih aman, dan tetap ramah lingkungan, sekaligus memberikan kesejahteraan lebih bagi komunitas lokal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menata ulang lebih dari 45 ribu sumur minyak rakyat yang tersebar pada enam provinsi di Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10), mengatakan kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor penambangan minyak rakyat.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penambang rakyat agar dapat beroperasi secara resmi, aman, dan sesuai dengan standar teknik yang berlaku.

Menteri Bahlil mengatakan kebijakan ini merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa kegiatan energi rakyat dapat berjalan dengan tertib dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Pemerintah ingin memastikan masyarakat bisa bekerja secara legal, aman, dan tetap menjaga lingkungan," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.