Kemenkeu Bidik Daya Saing! Strategi Baru Disiapkan untuk Dongkrak Iklim Usaha Nasional

JAKARTA – Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Lingkungan usaha yang stabil, transparan, dan efisien mampu menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong inovasi di berbagai sektor.

Kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan birokrasi yang sederhana menjadi faktor kunci agar pelaku usaha—baik besar maupun UMKM—dapat berkembang tanpa hambatan.

Namun, tantangannya terletak pada konsistensi kebijakan dan sinkronisasi antarinstansi. Tanpa koordinasi yang kuat, reformasi iklim usaha hanya akan berjalan setengah hati.

Dengan menciptakan kompetisi sehat dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing di tingkat global.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif.

Sejumlah strategi itu antara lain melalui percepatan debottlenecking regulasi, penyederhanaan perizinan, serta relaksasi aturan yang dinilai menghambat aktivitas usaha.

"Ini timnya (Tim Akselerasi Program Prioritas) sedang kita siapkan Perpres-nya, sehingga nanti terutama (dipimpin) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), dan juga Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Selasa (14/10).

Diketahui, Pemerintah memang akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Tim ini dibentuk guna memastikan realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo berjalan lebih optimal.

Tim ini akan fokus pada program-program yang selama ini terhambat, terutama dalam penyerapan anggaran dan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan.

Febrio menjelaskan, upaya percepatan debottlenecking regulasi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah perbaikan ketentuan dalam tentang kemudahan berusaha, terutama menyangkut perizinan yang kini didorong menggunakan pendekatan fiktif positif.

Dengan skema tersebut, birokrasi diwajibkan memiliki standar waktu pelayanan (service level agreement/SLA) yang jelas dalam proses pemberian perizinan. Sehingga hal ini bisa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.