Anggia Erma Rini Tegaskan UU BUMN 2025 Perkuat Transparansi dan Efisiensi, Bukan Lemahkan Negara

JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui sistem korporasi yang lebih modern dan efisien.

Pernyataan itu disampaikan Anggia dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/10/2025), di Jakarta, yang membahas uji materi terhadap UU BUMN terbaru tersebut. Dalam sidang yang dihadiri Tim Kuasa DPR RI itu, Anggia hadir sebagai perwakilan sekaligus juru bicara resmi DPR.

“Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta pengaturan Holding Operasional dan Holding Investasi, dimaksudkan untuk mengoptimalkan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anggia di hadapan Majelis Hakim MK.

Menurutnya, UU BUMN 2025 merupakan bentuk tanggung jawab DPR dalam merespons putusan MK sebelumnya sekaligus menampung aspirasi publik. Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak agar undang-undang ini menjawab tantangan ekonomi nasional.

“DPR terbuka terhadap masukan masyarakat. Perubahan ini bukan semata revisi administratif, tapi perbaikan struktural untuk memastikan peran BUMN semakin kuat sebagai penggerak utama ekonomi nasional,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Anggia menjelaskan bahwa UU BUMN 2025 secara tegas menegaskan pemisahan kekayaan negara dan kekayaan badan hukum BUMN tanpa mengurangi kendali negara sebagai pemegang saham utama melalui saham seri A.

“Negara tetap memiliki hak istimewa sebagai pengendali. Tujuannya agar pengelolaan BUMN berjalan profesional, namun tetap dalam bingkai kepentingan nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa BPI Danantara memiliki status hukum sui generis — lembaga khusus yang dibentuk melalui undang-undang untuk melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang investasi strategis. Struktur ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban publik, tanpa membebani APBN.

Selain itu, sistem pengawasan juga diperkuat melalui peran Dewan Komisaris, akuntan publik independen, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai amanat Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013.

“Prinsip business judgment rule tetap dijaga, memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik,” tambah Anggia.

Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa perubahan keempat terhadap UU BUMN ini merupakan wujud komitmen DPR dalam memperkuat fondasi hukum tata kelola korporasi negara yang bersih dan berdaya saing global.

“Kami berharap Mahkamah mempertimbangkan konteks hukum baru ini dalam proses pengujian materi. UU ini lahir dari niat memperkuat, bukan melemahkan BUMN,” pungkasnya.