Anggaran Jakarta Tahun 2026 Mesti Diubah
📅 Senin, 06 Okt 2025, 01:05 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
JAKARTA – Imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk jatah Pemprov Jakarta, maka rancangan anggaran tahun 2026 harus diubah. “Pemerintah Provinsi Jakarta harus mengubah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2026 karena ada pemangkasan transfer ke daerah dari pusat,” tutur Wagub Jakarta, Rano Karno, yang dipantau Minggu.
Pemerintah pusat akan minta semua pemerintah daerah melakukan efisiensi. Itu yang harus disikapi segera. “Konsekuensinya RAPBD harus diubah,” tambah Rano. Terkait detail rinci perubahan yang dilakukan, dia menyampaikan baru akan membahasnya dengan DPRD Jakarta Senin (6/10).
“Hari Senin ini baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan dipotong,”ujar Rano. Karena ada pemangkasan, Pemprov harus memilih program prioritas.Dia memberi contoh, cakupan air minum perpipaan prioritas. Demikian juga MRT. Beberapa pembangunan harus dievaluasi untuk merinci yang bisa dan tak bisa ditunda.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan Pemerintah Pusat memangkas DBH untuk Jakarta dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 sekitar 15 triliun. Dengan begitu, dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menjadi tinggal 11 triliun.
Sementara itu, DPRD dan Pemprov telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dari nilai APBD tahun anggaran 2025 sebesar 91,86 triliun. Walau begitu, Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan program-program untuk masyarakat tetap berjalan meskipun dilakukan pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan pemutihan ijazah.
Sebaiknya Anda baca juga:
Tak Bersertifikat
Masalah lain yang dihadapi Pemprov Jakarta adalah makan bergizi gratis (MBG). Pemprov Jakarta menargetkan semua dapur program MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat. “Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua pecan ke depan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu.
Ani mengatakan Pemprov bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan SLHS untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena saat ini, dari 180 SPPG di Jakarta, semuanya belum memiliki SLHS dan masih berproses mendapatkannya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Selain SLHS, Pemprov juga melatih penanggung jawab SPPG dan penjamah makanan untuk memastikan hidangan program MBG aman dikonsumsi. Targetnya sekitar 8.000 orang akan dilatih agar bisa mengelola tata laksana SPPG dengan lebih baik. Hal itu menjadi bagian dari dukungan Pemprov supaya program MBG dapat berjalan baik dan memberikan nilai positif terhadap penerima MBG.
Dukungan yang diberikan juga termasuk melakukan inspeksi ke SPPG. Menurut Ani, semua pengelola SPPG kooperatif dan berkomitmen menjalankan program sesuai dengan ketentuan.“Kalau ada yang tidak sesuai, akan disesuaikan dengan ketentuan, supaya kami dapat memberikan sertifikat laik sehat secara cepat. Ini adalah proses percepatan dan sesudah itu akan ada pengawasan,” tandas Ani.
Dinas Kesehatan Jakarta mencatat sebanyak 60 siswa dari 10 lokasi di Jakarta mengalami keracunan usai menyantap hidangan dalam program MBG. Berdasarkan hasil laboratorium sebagian besar penyebab keracunan makanan adalah bakteri.
Sementara itu, September lalu, pemerintah pusat mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya Kejadian Luar Biasa di beberapa lokasi Program Prioritas MBG.
Sementara itu, untuk melayani masyarakat yang menonton HUT TNI, kemarin, Transjakarta menambah 151 unit bus. Hari Ulang Tahun ke-80 TNI berlsangsung di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. “Penambahan bus sebanyak 151 bus untuk melayani lonjakan pelanggan dan meminimalisir waktu tunggu,” kata Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Minggu. Selain itu, dia juga menambah petugas layanan di lapangan menjadi 3.163 orang. “Petugas untuk memperlancar proses naik dan turun penumpang ke bus,” ucap Ayu.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!