Ambisi Besar, Tantangan Lebih Besar: 1.000 Kopdes Merah Putih Jadi Batu Uji Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah akhirnya siap meluncurkan 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pekan depan, bagian kecil dari target ambisius 20 ribu koperasi beroperasi di 2025. Regulasi dan pendanaan katanya sudah klir, tinggal operasional jalan.

Banyak pihak berharap pengoperasian Kopdes Merah Putih tersebut benar-benar sesuai marwah koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat. Sebab, realitanya, banyak koperasi hidup segan mati tak mau.

Karenanya, fase awal pengoperasian ini bukan sekadar seremoni, melainkan ujian: apakah Kopdes Merah Putih benar-benar jadi motor ekonomi desa, atau sekadar menambah daftar panjang proyek dengan label nasionalis yang mengilap di awal tapi meredup di tengah jalan.

“Pertama, kita akan fokus 20 ribu kopdes dulu yang sudah lengkap. Akan diawali 1.000 pekan depan untuk diluncurkan, karena dananya sudah siap,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam rapat koordinasi, di Jakarta, Senin (29/9).

Zulhas, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, mendorong agar pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) dilakukan secara serentak di 20 ribu desa.

Langkah ini bertujuan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, yang mewajibkan setiap proposal melalui musdesus sebagai syarat pengajuan pinjaman.

Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Kopdes Merah Putih per 29 September 2025, lebih dari 80 ribu koperasi desa/kelurahan telah berbadan hukum. Kelembagaan Kopdes Merah Putih sendiri telah diresmikan oleh Presiden pada 21 Juli 2025.

Kini, program memasuki tahap operasional. Dari data yang sama, tercatat 1.185 koperasi telah mengajukan proposal bisnis dan tengah menunggu proses pencairan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa setiap Kopdes/Kopkel Merah Putih harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gudang dan gerai. Infrastruktur ini penting agar koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi juga sebagai pengelola dan pengumpul hasil produksi desa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan rancangan proposal usaha koperasi harus mencakup tidak hanya pembiayaan untuk modal kerja, tetapi juga alokasi investasi bagi pembangunan infrastruktur pendukung di desa.

Ia menambahkan seluruh elemen pendukung telah siap. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran, bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menyalurkan dana, dan mitra BUMN juga akan turut mendukung pembangunan fisik koperasi.

Menurutnya, pemerintah juga telah memverifikasi lahan untuk pembangunan gudang dan gerai di berbagai wilayah.

“Lahan sudah diverifikasi. Tinggal proses pencairan. Kita mulai dari 1.000 dulu, lalu lanjut ke 20 ribu kopdes,” kata Ferry.