Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ekonom Bongkar Fakta: Insentif PPh 21 Justru Lebih Mangkus untuk Kelas Menengah!

📅 Jumat, 26 Sep 2025, 20:00 WIB | Oleh: Tim Penulis

Adapun untuk masyarakat miskin dan rentan, ia menekankan perlunya stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) agar daya beli benar-benar meningkat.

"Untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin perlu diberikan stimulus dalam bentuk BLT, untuk memberikan/meningkatkan purchasing power. Namun, pemerintah perlu menghitung dengan cermat besaran rupiah dan periode (lamanya) pemberian BLT," tambahnya.

Adapun kriteria penerima insentif mencakup pegawai tetap dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10 juta per bulan, maupun pegawai tidak tetap dengan rata-rata penghasilan harian maksimal Rp500 ribu atau Rp10 juta per bulan.

Selain itu, penerima harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi pajak.

Melalui kebijakan ini, pekerja dapat menerima penghasilan penuh tanpa dipotong pajak, sementara perusahaan lebih ringan menjalankan bisnis.

Pemerintah berharap insentif tersebut dapat memulihkan daya beli masyarakat serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Perum Bulog Lebak-Pandeglan...

BPJS Kesehatan Edukasi Polda Kepri Terkait Program JKN

19 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
Rona
6 Drama Korea Baru yang Waj...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.