15.557 Warga Kabupaten Kuningan, Jabar, Terima Bantuan PKH dan BPNT

KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat (Jabar) menyebut sebanyak 15.557 warga penerima manfaat di daerah tersebut telah mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan Toto Toharudin di Kuningan, Jumat (26/9), mengatakan distribusi bantuan itu dilakukan serentak di lima kecamatan, yakni Ciawigebang, Ciniru, Hantara, Jalaksana, dan Japara.

“Di Kecamatan Ciawigebang, jumlah penerima mencapai 1.100 orang, sehingga pembagian dilakukan dalam tiga sesi untuk menghindari penumpukan warga,” katanya.

Toto mengingatkan para penerima agar memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan dasar, serta kartu bantuan harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan.

Menurut dia, sempat ditemukan kasus penyalahgunaan kartu bantuan oleh anggota keluarga penerima yang menggunakannya untuk judi online.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan bantuan sosial hadir untuk meringankan beban masyarakat miskin, serta dana yang diterima harus digunakan untuk kebutuhan pokok.

Ia menegaskan pemerintah bekerja dengan keterbatasan, sehingga bantuan harus dijaga dan bila mungkin ditabung untuk modal usaha.

“Kami sangat menyesalkan, terkait adanya penerima yang menyalahgunakan bantuan,” katanya.

Ia menyebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), warga sangat miskin (desil satu) di Kuningan tercatat 51.806 KK atau 156.605 jiwa, sementara kategori miskin (desil dua) mencapai 44.600 KK atau 141.544 jiwa.

Oleh karena itu, kata dia, distribusi bantuan berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilakukan bersama BNI agar seluruh penerima manfaat PKH dan BPNT segera mendapatkan haknya sesuai alokasi.

Kepala Cabang BNI Kuningan Luki Perdana menyebut alokasi tambahan bantuan itu senilai Rp18 miliar, diluar anggaran existing sekitar Rp50 miliar yang telah beredar di Kuningan.

“Penyaluran harus tuntas sebelum 2 Oktober 2025. Ke depan, kami merancang penyaluran terintegrasi dengan koperasi lokal agar penerima sekaligus menjadi anggota koperasi dan mendorong UMKM pangan daerah,” tuturnya.