BGN Setop Program MBG di Bandung Barat Pasca Keracunan Massal, Tim Investigasi Dibentuk

BANDUNG- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 301 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (22/9).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penghentian tersebut dilakukan untuk evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Saya sudah meninjau SPPG-nya. Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran. Itu yang harus jadi perbaikan menyeluruh. Saya sudah minta untuk setop sementara,” ujar Dadan di Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9).

Dadan menjelaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor tersebut tergolong baru, yang seharusnya dijalankan secara bertahap, dimulai dari beberapa sekolah sebelum diperluas.

 Namun, kata dia, dapur tersebut memasak dalam jumlah besar sehingga menimbulkan kendala teknis.

“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” katanya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada tenaga medis, relawan, aparat, dan pemerintah daerah (pemda) yang sigap menangani para korban. Meski demikian ia menilai masih ada kebutuhan yang perlu ditingkatkan, mulai dari obat-obatan hingga fasilitas dasar.

Terkait standar operasional, Dadan menegaskan dapur BGN wajib memenuhi aspek higienis, kelengkapan peralatan, serta personel.

 Pihaknya juga menginstruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam dengan bahan baku dari pemasok berkualitas.

"Kadang mereka harus bangun malam dan menyiapkan dalam waktu singkat. Sekarang kami instruksikan agar makanan diproses tidak lebih dari 4–5 jam. Selain itu bahan baku juga harus berasal dari supplier berkualitas," kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

Untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9), menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.

"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.

Nanik menjelaskan, untuk di kota besar seperti Jakarta misalnya, hasil investigasi dari BPOM biasanya membutuhkan waktu empat hari sampai satu minggu, sementara di daerah, seringkali tim harus harus pergi ke daerah lain untuk meneliti penyebab keracunannya.