Aggota Dewan DKI Minta Transjakarta Dievaluasi Menyeluruh Imbas Kecelakaan

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta manajemen Transjakarta untuk segera evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas armada, sistem perekrutan dan pelatihan pengemudi, hingga pengawasan operasional di lapangan.

"Evaluasi itu sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang," kata Kenneth di Jakarta, Senin, menanggapi serangkaian kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta dalam beberapa pekan terakhir.

Kasus terbaru, bus Transjakarta menabrak kios pedagang dan rumah di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat (19/9). Dalam kecelakaan itu terdapat enam korban luka, yakni empat orang pelanggan, satu orang pramudi dan satu orang warga.

Ia menilai, kejadian tersebut harus menjadi alarm serius yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekedar malah mencari pihak yang bersalah.

"Saya sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta belakangan ini. Transportasi massal seharusnya memberikan rasa aman bagi warga, bukan malah menambah kekhawatiran," ujarnya.

Selain itu, Kent juga menekankan pentingnya kerja sama antara Transjakarta, Dinas Perhubungan dan kepolisian dalam meningkatkan standar keselamatan serta disiplin berlalu lintas.

Teknologi pendukung seperti sensor dan kamera pengawas juga dianggap perlu diterapkan untuk meminimalisasi potensi kecelakaan.

"Langkah konkret yang perlu ditempuh antara lain adalah memperketat proses rekrutmen dan pelatihan pengemudi dengan standar keselamatan yang lebih tinggi," kata dia.

Kent juga meminta operator melakukan peremajaan armada secara konsisten agar seluruh bus laik jalan, serta memperluas penggunaan teknologi pendukung.

Dalam hal ini DPRD DKI Jakarta siap mendukung kebijakan maupun penganggaran yang diarahkan untuk meningkatkan keselamatan publik.

Kent juga menyoroti sistem kerja sopir bus Transjakarta yang bekerja selama delapan jam. Namun, beberapa laporan dari serikat pekerja menyebut bahwa meskipun secara resmi dibatasi delapan jam, dalam praktik ini tetap ada keluhannya.

Seperti waktu bekerja dengan standar shif ini, karena ada yang selesai shif malam lalu harus pagi hari bekerja kembali dan membuat sopir merasa waktu kerjanya menjadi tidak ideal.

Tren menurun

Padahal, sambung Kent, dalam Pasal 90 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) disebutkan bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib patuhi jam operasional bekerja bagi pengemudi.

Disebutkan dalam UU LLAJ bahwa maksimal pengemudi itu hanya diperbolehkan mengemudi selama delapan jam sehari dan dalam pasal 90 ayat (3) disebutkan setiap empat jam harus istirahat minimal setengah jam.