Bank Jangan Ulangi Kesalahan Masa Lalu, Biayai Konsumsi Impor dan Properti

JAKARTA - Bank-bank milik negara (Himbara) yang menerima penempatan dana dari Pemerintah sebesar 200 triliun rupiah diimbau untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor prioritas, bukan untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang diimpor dan kredit properti yang kerap dijadikan sebagai ajang spekulasi. 

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi mengatakan untuk membangun sektor produktif memang membutuhkan waktu dan keberpihakan kebijakan, namun hal itu menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Masalahnya bank tidak pernah menempatkan usahanya di sektor produktif. Jangan mengulangi kesalahan dengan menyalurkan dana ratusan triliun hanya ke konsumsi impor dan properti. Itu terbukti menjadi bubble yang kini sudah pecah,” kata Iyuk di Jakarta, Kamis (18/9).

Ia mencontohkan, hampir 2.000 triliun rupiah kredit perbankan selama ini mengalir ke sektor properti. Meskipun sempat memicu pertumbuhan, dampaknya tidak berkelanjutan dan justru memperbesar ketergantungan pada impor.

“Harusnya dana diarahkan ke sektor substitusi impor agar kita bisa menghemat devisa dan mengurangi kebutuhan utang luar negeri,” kata Iyuk.

Bank-bank BUMN katanya harus memiliki tim kuat dalam mengelola suplai uang (money supply) agar tepat sasaran. Tanpa adanya reformasi struktural penempatan dana, terutama untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat basis produksi dalam negeri, maka kebijakan apa pun hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek.

Sektor pangan jelas Iyuk harus menjadi prioritas utama dalam substitusi impor. “Kalau ke konsumen saja, ya habis dan tidak ada gunanya. Jangan kembali ke masa lalu ketika impor diberi jatah lalu dibiayai pinjaman bank, yang pada akhirnya hanya memboroskan devisa,” tegas Iyuk.

Ia pun mengingatkan kalau misi awal pendirian bank-bank nasional yang kini mulai ditinggalkan. “BRI semestinya konsisten dengan perannya untuk pembangunan rakyat, sementara Mandiri yang berasal dari gabungan empat bank, harus kembali ke misi awalnya sebagai bank pembangunan untuk mendukung kemandirian nasional,” kata Iyuk.

Menurutnya, swasembada pangan dan energi harus dijadikan pilihan mutlak karena mampu menghemat devisa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ekonomi pedesaan.

“Itu akan mempersempit disparitas. Untuk apa punya gedung megah kalau hanya 2 persen masyarakat yang bisa mengakses? Bank harus kembali pada cikal bakal misinya,” pungkasnya.

Di kesempatan lain, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan suntikan likuiditas 200 triliun rupiah ke bank-bank Himbara harus dikelola secara strategis agar memberi manfaat langsung ke masyarakat.

“Dana itu harus mampu menggerakkan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi,” kata Badiul.

Tambahan pembiayaan jelasnya diharapkan dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas dan memperluas kesempatan usaha mereka.

“Pembiayaan dan investasi di sektor pertanian dan pangan sangat penting di tengah tantangan ekonomi global. Dana itu harus diarahkan untuk mendukung petani, membangun irigasi, meningkatkan akses pupuk, dan memperluas mekanisasi pertanian,” kata Badiul.