Bobby Nasution Boyong DPRD Sumut ke Nias, Awasi Langsung Pembangunan dan Kejar Ketertinggalan Daerah

Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membawa sejumlah anggota DPRD Sumut melihat langsung, dan sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan di Kepulauan Nias.

"Bukan memboyong, tapi mereka (anggota DPRD Sumut, red) ingin menemani saya. Kemarin mereka bertanya apa saja yang dilakukan selama berkantor di Nias," ucap Bobby di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Rabu (5/8).

Gubernur mengatakan, kehadiran anggota DPRD Sumut ini merupakan bagian dari semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tercatat, tujuh anggota DPRD Sumut mendampingi Gubernur Sumatera Utara berkantor di Nias, di antaranya Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, dan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menjalankan program berkantor di Kepulauan Nias selama lima hari mulai 5 hingga 9 Agustus 2026 setelah sebelumnya pada 15 sampai 20 Juli 2026.

"Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan. Makanya, kita bawa mereka melihat bersama-sama. Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan, dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi," tegas Bobby.

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengapresiasi langkah langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias.

Menurutnya, program berkantor di Kepulauan Nias ini menjadi terobosan yang belum pernah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara sebelumnya.

"Ini Gubernur pertama berkantor di Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami apresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal, seperti Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui, dan kami akan terus mendukung," jelas Timbul.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menilai, program berkantor di Kepulauan Nias ini menjadi cara pemerintah provinsi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami langsung persoalan yang dihadapi daerah.

Kehadiran Gubernur Sumatera Utara di lapangan, lanjut dia, memungkinkan berbagai persoalan mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sektor lainnya ditangani lebih cepat.

"Ini model baru yang dilakukan oleh Gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi," kata Defri.

Ia menilai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya juga memastikan, DPRD Sumut terus mendukung program-program yang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK.

"Program tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara seiring membaiknya kondisi keuangan daerah," tutur Defri.