Pakar UMY: Menteri Baru Kabinet Prabowo Harus Hati-Hati Berkomunikasi

YOGYAKARTA – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai para menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan kontroversi.

“Komunikasi politik dan kemampuan public speaking harus terus diperkuat,” ujar Tunjung dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (9/9).

Menurutnya, reshuffle yang mengganti lima menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk desakan dari gerakan “17+8” yang menuntut peningkatan kinerja dan transparansi pemerintahan.

Tunjung menekankan bahwa menteri baru tidak cukup hanya menunjukkan kinerja optimal, tetapi juga perlu segera mengambil langkah konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat. “Mereka harus segera menyelesaikan persoalan yang memicu kemarahan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, program-program cepat atau *quick wins* dalam 100 hari pertama sangat penting, khususnya di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dari sisi ilmu pemerintahan, Tunjung menjelaskan ada tiga alasan utama reshuffle kabinet dilakukan. Pertama, faktor kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di bidang krusial. Kedua, alasan politis untuk meredam ketegangan akibat kontroversi maupun ketidakpuasan publik terhadap pejabat tertentu. Ketiga, faktor yuridis, seperti kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya.

“Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menegaskan bahwa salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu,” ujar Tunjung.