Tiongkok Desak ASEAN Teken Peningkatan Perjanjian Perdagangan Bebas Sebelum Akhir 2025

JAKARTA – Pemerintah Tiongkok mendesak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk segera menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan bebas sebelum akhir 2025. Desakan ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Yan Dong, pada Senin (8/9/2025), di tengah upaya Beijing mendiversifikasi pasar ekspornya akibat tekanan tarif dari Amerika Serikat.

Negosiasi mengenai peningkatan perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dan ASEAN telah rampung pada Mei lalu. Kesepakatan ini membuka peluang akses pasar yang lebih luas di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ekonomi digital, hingga industri farmasi. Beijing berusaha menegaskan citranya sebagai ekonomi besar yang semakin terbuka, terutama ketika Presiden AS Donald Trump terus memberlakukan kebijakan perdagangan yang bersifat menghukum.

Data terbaru menunjukkan ekspor Tiongkok ke ASEAN melonjak tajam pada Agustus 2025. Nilainya meningkat 22,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 57,1 miliar dolar AS. Kenaikan tersebut sekaligus menjadikan Asia Tenggara sebagai mitra dagang utama Tiongkok berdasarkan nilai ekspor. Sementara itu, pengiriman ke pasar AS turun drastis 33,1 persen menjadi hanya 31,6 miliar dolar AS.

Selain melalui perjanjian bilateral dengan ASEAN, Tiongkok bersama negara-negara Asia Pasifik juga menjadi bagian dari Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Blok perdagangan ini melibatkan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Meski demikian, sejumlah analis menilai RCEP masih kurang ambisius karena memiliki ketentuan yang lebih lemah dalam aspek e-commerce dan standar fitosanitasi.

Beijing juga sedang berupaya memperluas jangkauan ekonominya dengan mendaftar sebagai anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Kesepakatan ini mencakup Australia, Brunei, Inggris, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Para pengamat menilai CPTPP sebagai perjanjian perdagangan dengan standar tertinggi di dunia.

Menurut para pakar perdagangan internasional, Tiongkok kemungkinan mampu memenuhi standar CPTPP. Namun, hal tersebut menempatkan negara-negara anggota pada posisi sulit secara politik, lantaran CPTPP awalnya dibentuk untuk mengimbangi pengaruh ekonomi Beijing yang semakin dominan. Perdebatan mengenai apakah Tiongkok akan diterima dalam perjanjian tersebut diperkirakan menjadi isu strategis yang terus berlanjut.

Langkah Tiongkok mendesak ASEAN untuk segera menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan bebas dipandang sebagai strategi penting menghadapi tantangan geopolitik global. Dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar utama, Beijing berusaha mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang semakin tidak pasti.