Pemprov Kaltim Tetapkan Lima Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang disepakati bersama DPRD Kaltim dengan anggaran total anggaran sebesar Rp21,35 Triliun.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji di Samarinda, Senin (08/9), mengungkapkan bahwa lima prioritas tersebut meliputi bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota, optimalisasi APBD, pelaksanaan program unggulan, penguatan ketahanan pangan, hingga percepatan transformasi digital.

" Dokumen ini menjadi landasan utama penyusunan RAPBD 2026 yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Wagub Seno Aji.

Ia menjelaskan untuk program prioritas pertama yakni bantuan keuangan terarah untuk kabupaten/kota yang akan difokuskan memperkuat sinergi pembangunan antar wilayah termasuk infrastruktur dasar, pelayanan publik dan program strategis daerah.

Kedua, optimalisasi APBD melalui efisiensi belanja, peningkatan kualitas belanja modal, serta penguatan pendapatan daerah.

“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif dan inklusif,” tegas Seno Aji.

Ketiga, Pelaksanaan Program unggulan Gratispol dan Jospol. Pemerintah melanjutkan program seperti sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, penyediaan internet desa gratis, serta dukungan rumah murah. Pemprov juga mendorong penguatan UMKM, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga revitalisasi Sungai Mahakam menjadi langkah strategis.

Kemudian,keempat Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan dengan memberdayakan petani dan nelayan, membangun infrastruktur pertanian, serta memperkuat cadangan pangan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

Lanjut, Kelima Percepatan Transformasi Digital melalui perluasan digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan diperkuat guna menciptakan birokrasi yang lebih cepat, transparan dan modern.

Dalam kesepakatan KUA-PPAS ini menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp20,45 triliun, yang terdiri dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Belanja daerah diarahkan pada belanja operasi Rp10,99 triliun, belanja modal Rp3,11 triliun, belanja tidak terduga Rp70,21 miliar dan belanja transfer Rp7,17 triliun.

Menurut Seno Aji, KUA-PPAS 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi roadmap pembangunan Kaltim lima tahun ke depan yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kita optimis Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan,” jelas Seno Aji.