Kebijakan Tanpa Efektivitas, Sama Saja Membiarkan Masalah Mengendap

JAKARTA – Pemerintah harus mereformasi kebijakan ekonomi agar efektif memperbaiki nasib masyarakat. Selama ini, lembaga eksekutif maupun legislatif seakan berada di atas menara gading, tak terhubung dengan denyut kehidupan rakyat.

Pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menegaskan pemerintah dan DPR perlu memprioritaskan penananganan reformasi kebijakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, termasuk pemberdayaan masyarakat untuk menggerakan potensi-potensi sumber daya lokal. "Apa yang terjadi seminggu lalu, perlu dimaknai bukan sebatas tuntutan politik, tetapi sebagai frustrasi publik di tengah situasi ekonomi yang mandeg," tegas Hafidz kepada Koran Jakarta, Rabu (3/9).

Angka pertumbuhan 5,12 persen, terang Hafidz, menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pembangunan nyata. Capaian tersebut hanya berputar di komoditas ekstraktif sehingga pertumbuhan tidak melahirkan dampak berganda atau multiplayer effect yang bisa dinikmati masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, reformasi perpajakan untuk memastikan pajak tidak membebani rakyat, beri relaksasi untuk memperkuat wirausaha lokal. "Lalu pastikan pajak kompetitif dengan negara-negara kawasan termasuk singapura, agar kita tidak terbenani transfer pricing yang membuat potensi ekonomi kita tersedot keluar," ucap Hafidz.

Kedua, reformasi sistem keuangan, terutama terkait penyaluran kredit masyarakat perlu diperkuat untuk sektor-sektor produksi yang dibarengi pendampingan keuangan yang memadai, Ketiga, APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) perlu melakukan refocusing, menyasar ke belanja modal yang berdampak langsung ke masyarakat.

Adapun secara politik, pergantian DPR cukup baik sebagai komitmen moral partai politik, tetapi tidak akan menjawab persoalan bila tidak ada pembenahan nyata dalam kinerja terutama pengawasan kebijakan yang didorong untuk lebih memberikan perhatian kepada rakyat. "DPR harus jadi rumah rakyat, tempat rakyat mengadukan persoalan-persoalan mendasar, dan dapat menjembatani hubungan dengan pemerintah yang lebih efektif," tegasnya.

Butuh Perhatian

Dihubungi terpisah, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan pemecatan anggota DPR RI tak menjawab substansi dari aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Selain kurangnya kepekaan terhadap masalah yang dialami rakyat, pemerintah selama ini menurutnya tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi, padahal masalah perut ini sangat sensitif.

"Kebijakan yang dibuat tidak mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat itu marah, kecewa terhadap kebijakan ekonomi dan lainnya yang menyampingkan kepentingan masyarakat luas," tegas Huda.

Dia menontohkan sejumlah persoalan seperti rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di saat ekonomi sedang lesu; gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana; dan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan telah mendorong masyarakat melakukan aksi beberapa hari lalu.

"Jadi, sudah tidak diperhatikan, yang ada justru dihiraukan, kenyataan hidup masyarakat tidak dianggap. Padahal, akar masalah kemarin adalah di masalah ekonomi, masalah bagaimana masyarakat dapat menyambung hidup," tandasnya.

Masyarakat, ucapnya, tidak ingin dikelabui oleh data pertumbuhan ekonomi pemerintah seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka angka itu, tegas Huda, tidak mewakili kondisi riil di lapangan.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim mengatakan, gejolak sosial di Indonesia dalam beberapa hari terakhir merupakan media atau momentum untuk melalukan introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah terkait berbagai hal yang dirasakan, dialami atau kebijakan yang diterapkan selama delapan bulan tahun 2025.