Pembangunan Jakarta Jangan Asal Digeber, Faktor Ini Harus Jadi Pertimbangan Utama

JAKARTA - Membangun Jakarta saat ini berfokus pada transformasinya menjadi kota global yang maju, tangguh, dan berkelanjutan pada 2043. Saat itu, Jakarta akan sepenuhnya beralih dari status ibu kota negara. 

Visi ini mencakup penguatan infrastruktur fisik dan digital, pengembangan ekosistem inovasi, pembenahan tata kelola dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas hidup warga melalui pembangunan yang inklusif dan cerdas. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan Jakarta harus berorientasi pada keberlanjutan.

“Penyediaan transportasi publik, pengelolaan lingkungan, serta penyelamatan kawasan pesisir utara menjadi prioritas utama. Menyelamatkan pantai utara bukan hanya berarti menyelamatkan Jakarta, melainkan juga menyelamatkan Pulau Jawa,” kata Rachmat Pambudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam Seremonial Kick-Off Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, Kepala Bappenas menegaskan urgensi pembangunan kawasan aglomerasi Jakarta dalam memperkuat perekonomian nasional.

Menurut dia, Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis sebagai kota, pusat sejarah, dan peradaban bangsa. Tanpa Jakarta, sejarah Indonesia takkan lengkap.

Dia menerangkan pembangunan aglomerasi Jakarta bukan hanya soal tata ruang, melainkan juga bagian penting dari kesinambungan pembangunan nasional. Ini terlihat dari kontribusi Pulau Jawa mencapai 57,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sedang metropolitan Jakarta menyumbang lebih dari 25 persen.

“Angka ini mencerminkan besarnya tanggung jawab kawasan ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Rachmat Pambudy

Seluruh wilayah di Indonesia, terutama kota-kota besar, disebut sedang menghadapi dampak nyata dari tantangan global, seperti perubahan iklim.

Untuk itu, seluruh pihak dinilai perlu bersinergi dalam melanjutkan agenda pembangunan yang telah dirintis sejak masa Presiden Soekarno hingga sekarang.

Menteri PPN merasa agenda pertemuan untuk membahas RIPKA penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam rangka mengimplementasikan rencana tersebut

“RIPKA Jakarta bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana kita membangun sebuah kawasan yang mampu menjawab tantangan zaman, dari perubahan iklim hingga daya saing global. Inilah saatnya kita menyatukan visi agar Jakarta tetap menjadi lokomotif pembangunan nasional,” ujar dia.