Kementerian PU Rogoh Kocek Rp900 Miliar Demi Fasum Rusak

Adapun Jasa Marga telah melakukan langkah tanggap darurat berupa pembersihan material di lokasi, sterilisasi area, serta pengoperasian Mobile Reader sebagai solusi layanan sementara. Dengan langkah ini, arus lalu lintas dapat kembali dikelola meski beberapa gerbang tol masih dalam tahap perbaikan.

Selain meninjau gerbang tol, Menteri Dody juga meninjau 2 Halte TransJakarta yang terdampak aksi penyampaian aspirasi, yaitu Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senayan. Dalam tinjauan ini, Kementerian PU ingin memastikan proses rehabilitasi dan renovasi fasilitas publik tersebut berjalan dengan tepat dan cepat.

“Kementerian PU akan mendukung perbaikan halte ini karena rusaknya cukup parah. Fokus kami, agar halte ini bisa fungsional dulu dalam tempo waktu secepat-cepatnya. Sementara dari pihak TransJakarta akan menyiapkan sistemnya. Nanti Kementerian PU akan berkoordinasi lebih detail bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembagian penanganannya,” jelas Menteri Dody.

Menteri Dody juga mengatakan, Kementerian PU telah melakukan Rapat Internal bersama Kepala Balai Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan (BPBPK), Direktorat Jenderal Cipta Karya di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan mengenai infrastruktur publik yang terdampak aksi penyampaian aspirasi.

“Untuk detailnya belum ada, namun kemarin kami Rapat Internal melakukan pendataan. Dari hasil hitung cepat, kami perkirakan kebutuhannya sekitar Rp900 miliar di seluruh Indonesia. Namun setelah nanti titik-titik penanganan sudah jelas akan kita hitung kembali,” jelas Menteri Dody.

Jadi Prioritas

Kementerian PU menekankan bahwa pemulihan Halte TransJakarta merupakan prioritas karena menyangkut kelancaran mobilitas warga, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi pasca insiden.

“Targetnya bisa segera fungsional dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Sehingga masyarakat pengguna TransJakarta tidak terganggu aktivitasnya. Kalau target fungsional dari Kementerian PU tentu secepatnya, mungkin dalam waktu 7 hari. Namun, kalau target perbaikan fisik tergantung dengan tingkat kerusakannya. Kalau rusak sedang hingga berat, bahkan perlu dibongkar dan dibangun ulang tentu perlu waktu beberapa bulan,” tambah Menteri Dody.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait guna menjamin kelancaran proses perbaikan dan keberlangsungan layanan transportasi. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi layanan jalan tol dan TransJakarta serta dapat meminimalisasi dampak bagi masyarakat pengguna.