TNI-Polri Masih Berpatroli di Beberapa Lokasi Vital Di Jakarta Walaupun WFH Sedang Diterapkan

JAKARTA — Aparat TNI dan Polri dikerahkan di titik-titik strategis seperti DPR/MPR, Polda Metro Jaya, dan kawasan ASEAN di Jakarta menyusul serangkaian demonstrasi dan kerusuhan yang berlangsung beberapa hari terakhir. Penugasan ini masih berlangsung meski sejumlah pegawai dan anggota lembaga negara menjalankan Work From Home (WFH) sebagai langkah antisipasi terhadap situasi publik yang dinamis.

Di kawasan DPR, penutupan akses lalu lintas masih diterapkan hingga Minggu malam dengan personel kepolisian berjaga di pertigaan Jalan Gatot Subroto di bawah flyover Gerbang Pemuda. Akses kendaraan diarahkan ke jalan alternatif untuk menjaga keamanan area dekat gedung parlemen. 

Di lokasi lain seperti Polda Metro Jaya dan kawasan ASEAN, pengamanan diperketat dengan hadirnya ratusan personel gabungan guna memastikan wilayah tetap stabil dan bebas dari gangguan. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat termasuk pengguna transportasi publik. 

Sekretariat Jenderal DPR telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau pegawai dan anggota DPR menerapkan WFH pada periode aksi unjuk rasa untuk menjaga mobilitas dan keselamatan internal. Meski demikian, pegawai dengan tugas penting tetap menjalani WFO sesuai kebutuhan kelembagaan. 

Berdasarkan data yang dirilis, sebanyak 4.531 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan di sejumlah titik demo termasuk area DPR, Polda Metro Jaya, dan sekitar ASEAN untuk mengantisipasi potensi eskalasi. Kehadiran ini mencerminkan kesiagaan dan koordinasi lintas institusi yang intensif. 

Situasi di Markas Brimob Kwitang juga menjadi fokus pengamanan, di mana TNI dari matra darat, laut, dan udara berjaga hingga Sabtu sore untuk menahan massa yang mencoba mendekat ke markas. Dialog terjadi saat Pangkostrad TNI memantau langsung situasi dan menenangkan demonstran. 

Sejumlah kantor di Jakarta pun telah menerapkan WFH atau memulangkan karyawan sebagai antisipasi terhadap aksi massa, meskipun kebijakan ini bersifat situasional dan fleksibel tergantung kondisi nyata di lapangan. Sektor yang mendesak tetap beroperasi normal untuk menjaga layanan publik dan kontinuitas ekonomi. 

Dengan kombinasi pengamanan ketat di titik penting dan penerapan WFH yang bersifat adaptif, pemerintah dan aparat memastikan Jakarta tetap stabil dan produktif di tengah kondisi penuh tantangan. Keberadaan TNI-Polri di lapangan membantu menciptakan iklim aman bagi warga, sementara WFH menjaga keamanan pegawai dari potensi gangguan demonstrasi.