Kemenko Polhukam Sebut Literasi Digital Jadi Agenda Prioritas Nasional

Yogyakarta - Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan literasi digital harus dijadikan agenda prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan informasi di era "post truth" atau pascakebenaran agar terwujud persatuan bangsa, kualitas demokrasi, dan stabilitas politik.

"Saya mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk menjadikan literasi digital sebagai agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam RPJMN 2025-2029, yaitu memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman disinformasi," kata Eko dalam Seminar Nasional bertajuk "Literasi Digital untuk Indonesia Cerdas, Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Post-Truth" di Yogyakarta, Kamis (28/8).

Menurut Eko, rendahnya literasi digital membuka celah semakin besarnya risiko paparan disinformasi dan hoaks yang dapat mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas politik.

"Ini menjadi perhatian serius karena literasi digital berhubungan langsung dengan ketahanan informasi nasional, kualitas demokrasi, serta stabilitas politik dan keamanan negara," ujarnya.

Berdasarkan Survei Status Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo tahun 2022, ia menyebut indeks literasi digital nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5, atau masih dalam kategori sedang, sedangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan skor 43,34 dari skala 100.

"Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Indikator ini bukan hanya angka, melainkan cerminan tantangan bangsa kita," terang Eko.

Dia berharap segera lahir kolaborasi lintas sektor yang lebih konkret dan berkesinambungan untuk memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Aria Nugrahadi dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat Indonesia dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang cerdas secara digital.

"Mampu membedakan fakta dari manipulasi, dan menjadikan teknologi sebagai wahana produktif, bukan sekadar konsumtif," ujar Aria.

Menurut dia, teknologi informasi di satu sisi membuka ruang partisipasi publik, mempercepat arus data, dan memperluas akses ilmu pengetahuan.

Namun di sisi lain, era "post truth" menghadirkan dominasi opini dan emosi atas fakta, yang membuat disinformasi dan hoaks tumbuh subur.

"Untuk itulah literasi digital menjadi benteng utama," tutur Aria.

Aria menambahkan, sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garda depan literasi digital.

"Kita harus memastikan generasi muda memiliki daya tahan terhadap pengaruh disinformasi. Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengelolanya," kata dia.