Ekoregion Sumatra–Sulawesi Dibedah, Bappenas Bongkar Krisis Keanekaragaman Hayati

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan buku “Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia Ekoregion Sumatra dan Ekoregion Sulawesi” di Jakarta, Selasa (19/8). 

Publikasi ini bukan sekadar laporan ilmiah, melainkan alarm keras bagi bangsa bahwa kekayaan hayati di dua ekoregion strategis tersebut berada di persimpangan: antara dilestarikan untuk masa depan atau terus tergerus oleh laju eksploitasi. 

Sumatra dan Sulawesi, yang dikenal sebagai pusat endemisitas dunia, kini menghadapi tekanan masif dari deforestasi, ekspansi perkebunan, hingga pertambangan. 

Dengan meluncurkan buku ini, Bappenas ingin mengingatkan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologi, tetapi juga modal ekonomi, sosial, bahkan geopolitik yang menentukan posisi Indonesia di panggung global. 

Tanpa langkah nyata, buku ini bisa menjadi catatan sejarah tentang apa yang pernah kita miliki—dan mungkin hilang selamanya.

“Peluncuran dokumen yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal penting untuk membangun integrasi data keanekaragaman hayati yang komprehensif,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam peluncuran buku tersebut.

Adapun dokumen ini, lanjut Rachmat, merupakan kerja sama antara pihaknya bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan sejumlah pihak terkait.

Menurut dia, upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia memerlukan langkah kolektif mengingat biodiversitas di tanah air sangat kaya, tapi juga terancam oleh berbagai tantangan seperti kerusakan alam hingga potensi kepunahan flora dan fauna.

“Keanekaragaman ini bukan soal konservasi saja. Ini juga soal pertumbuhan ekonomi, dan ini juga soal kehidupan serta kemanusiaan kita,” ujarnya.

“Dan dengan peluncuran buku untuk mengawal megabiodiversity supaya kita benar-benar bisa mewariskan kekayaan ini, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, melalui peluncuran buku atau dokumen ini, menjadi instruksi dari Bappenas untuk segera membangun regulasi yang diperlukan dalam rangka penguatan dan penanganan kekayaan alam Indonesia.

“Saya rasa apa turunannya, tentu nanti beberapa instrumen di antaranya tadi ada peraturan pemerintah, kemudian turunan lagi nanti ada peraturan presiden dan sebagian nanti akan menjadi peraturan menteri, karena yang menangani, kebetulan PIC-nya diminta Menteri Lingkungan Hidup,” kata Hanif.

Di sisi lain, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya juga terus siap untuk mendukung upaya konservasi hingga peningkatan utilitas dan pemanfaatan megabiodiversity Indonesia.

“Ini untuk kemajuan ekonomi kita di masa mendatang yang lebih berbasis dari sumber daya alam lokal yang terbarukan dan lebih hijau,” ujar dia.