Alarm Bahaya! OJK Ungkap Indonesia Paling Rentan Penipuan Online di Asia

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan fakta mencengangkan: Indonesia menjadi salah satu episentrum laporan penipuan digital di kawasan, dengan rata-rata 700–800 aduan masyarakat per hari yang masuk ke Indonesia Anti Scam Centre (IASC). 

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, maupun Malaysia, yang sistem keuangannya justru lebih terbuka secara global. 

Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber, sekaligus menyoroti lemahnya literasi digital dan proteksi individu terhadap jebakan investasi abal-abal, phishing, hingga social engineering. 

Lonjakan kasus tersebut seolah menjadi alarm keras bagi pemerintah, regulator, hingga industri keuangan untuk memperkuat benteng pertahanan digital sekaligus menekan ruang gerak sindikat lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai “ladang empuk” praktik scam.

“Mungkin kalau di Singapura sekitar 140-150 (laporan masyarakat soal scam). Tapi di Indonesia itu 700-800 aduan setiap hari. Padahal ini belum semua masyarakat tau bagaimana mengadu,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa (19/8).

Sejak November 2024 hingga 17 Agustus 2025, laporan yang diterima IASC mencapai 225.281 laporan dengan total kerugian dana yang dilaporkan sebesar Rp4,6 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir Rp349,3 miliar.

Adapun jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 359.733 dan rekening yang diblokir berjumlah 72.145 rekening pada periode yang sama.

Friderica menjelaskan penipuan keuangan bukan masalah khas yang dialami Indonesia saja melainkan seluruh dunia.

Dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak juga menjadi tantangan tersendiri.

Dana korban dilarikan oleh penipu secara multilayer dan beragam format, tidak hanya dipindahkan melalui rekening bank melainkan juga melalui platform e-commerce, dompet digital (e-walltet), hingga kripto.

“Oleh sebab itu, asosiasi pedagang kripto dan pihak lainnya kita harapkan partisipasi secara aktif untuk memberantas scam dan fraud di sektor jasa keuangan,” kata Friderica.

Selama seseorang lengah, Friderica mengingatkan bahwa penipuan keuangan bisa terjadi pada siapapun terlepas dari tingkat pendidikan dan jabatannya.

Indeks literasi keuangan masih berada di bawah indeks inklusi keuangan, masing-masing sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen.

Meski secara keseluruhan masih baik, Friderica mengatakan capaian ini masih harus terus ditingkatkan.