Yusril Sebut Pemberantasan Tambang Ilegal Bentuk Komitmen Prabowo Perangi Kejahatan Ekonomi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemberantasan tambang ilegal merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kejahatan ekonomi.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8), ia menyampaikan kejahatan yang sedang marak di Indonesia bukan lagi mengenai masalah narkoba, judi daring, dan sebagainya, melainkan kejahatan terkait ekonomi, seperti terkait kehutanan, perkebunan hingga pertambangan.

"Ini satu hal yang sudah dibahas beberapa kali dalam kesempatan sebelumnya, yaitu keinginan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu," ujar Yusril.

Dalam memberantas kejahatan ekonomi, ia menuturkan pemerintah sudah mengambil berbagai langkah yang konkret dan pasti, misalnya mencabut perizinan, hingga membatalkan tanah-tanah yang terlantar, yakni tanah yang sudah diberikan hak guna usaha (HGU) tetapi tidak dilakukan kegiatan usaha.

Berbagai langkah tersebut, sambung dia, turut dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah terkait dengan kehutanan.

Lantaran pemberantasan kejahatan ekonomi merupakan langkah penegakan hukum, Yusril mengatakan semua yang dilakukan berdasarkan berbagai aturan yang berlaku.

Khusus di pertambangan, Menko menjelaskan kegiatan di sektor tersebut dilarang dilakukan secara ilegal, sehingga apabila izinnya tidak benar, palsu, atau melewati waktu, maka pemerintah dapat mengambil suatu langkah hukum yang tegas untuk menindak para penambang ilegal itu.

Pasalnya, lanjut dia, pertambangan ilegal terkait dengan kekayaan negara yang diambil secara sembarangan, bahkan terkadang diekspor ke luar negeri dan uangnya disimpan di luar negeri.

"Jadi, tambang ilegal itu sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak," tuturnya.

Saat penyampaian pidato kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menyelamatkan kekayaan negara bernilai Rp300 triliun melalui penertiban 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang kini terdeteksi di Tanah Air.

"Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo.

Dikatakan Kepala Negara, potensi kekayaan negara yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan mencapai minimal Rp300 triliun.

Dalam kesempatan itu, Presiden minta dukungan segenap jajaran MPR/DPR, seluruh partai politik untuk mewujudkan penertiban atas praktik ilegal di sektor pertambangan.