Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kemenekraf Akan Pastikan soal HKI Film 'Merah Putih One for All'

📅 Selasa, 12 Agu 2025, 17:09 WIB | Oleh:
Kemenekraf Akan Pastikan soal HKI Film 'Merah Putih One for All' Doc: ANTARA/Fitra Ashari
Ket. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dalam acara bersama komunitas IP lokal di Jakarta, Selasa (12/8).

JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memastikan kementeriannya akan mencari tahu apakah ada ada hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilanggar dalam pembuatan film animasi "Merah Putih One for All".

Hal ini terkait adanya beberapa potongan adegan dalam animasi tersebut yang diduga merupakan kekayaan intelektual dari film lain yang juga menjadi perbincangan warganet dan kreator.

"Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih. Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it's an open market. Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan," kata Irene saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (12/8).

Irene mengatakan dalam industri digital dan visual game, ada aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan dan legalitasnya terjamin. Namun jika pembuat animasi mengambil kekayaan intelektual tanpa izin dan bukan dari aset yang diperjualbelikan maka hal tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan akan memastikan animasi tersebut tidak menyalahi aturan dalam penggunaan visual dari kekayaan intelektual kreator lain tanpa izin.

Irene juga menegaskan film animasi "Merah Putih One for All" sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah termasuk dari dana APBN, dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan dukungan dana baik dari finansial maupun non finansial seperti promosi.

"Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, dimana seperti biasa kita beraudiensi dengan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan umpan balik positif atau negatif, yang penting membangun, dan critical ke pihak-pihak yang waktu itu datang ke kantor, setelah itu kita serahkan ke market," jelas Irene.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi pihak swasta dalam hal ini bioskop yang ingin menayangkan film animasi "Merah Putih One for All", dan keputusan untuk menonton atau tidak dikembalikan kepada masyarakat.

Irene menyarankan jika ada kreator animasi yang ingin membuat film namun belum mumpuni membuat dalam skala besar, bisa mencoba memasukkan karyanya ke platform kecil terlebih dahulu dan bisa membuatnya sebagai aset digital yang bisa diperjualbelikan. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Sengketa Tanah Golat Memanas, Keturunan Raja Pagi Tempuh Jalur Hukum
    Preview komentar:
    Raja Pagi Sinurat adalah anak kedua dari Raja ...
  • PLTS Didorong Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Hijau
    Preview komentar:
    Pembangunan PLTS dengan kapasitas 100 GWp ini tentu ...
  • Karawang Punya 9 Kawasan Industri, Warga Lokal Disiapkan Jadi Tenaga Kerja
    Preview komentar:
    Membaca ulasan positif mengenai komitmen Pak Bupati ini ...
Nasional
NU Tidak Seharusnya Terjeba...
Olahraga
Zverev Dapat Peluang Emas d...
Pimpinan DPR menerima audiensi AMPB

Pimpinan DPR menerima audiensi AMPB

28 Aug 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.