Transparansi Data dan Kedaulatan Digital

Di antara dampak yang akan timbul adalah ancaman terhadap industri teknologi lokal. Perusahaan cloud lokal seperti Biznet Gio dan Telkomsigma selama ini membangun infrastruktur data center di Indonesia untuk memenuhi regulasi penyimpanan data domestik. Namun, setelah kesepakatan ini, perusahaan asing seperti AWS dan Google Cloud tidak lagi diwajibkan membangun pusat data di Indonesia.

Biznet Gio  dilaporkan mengalami penurunan permintaan layanan sebesar 22 persen dalam dua bulan terakhir, karena beberapa klien korporat memilih migrasi ke layanan cloud asing yang menawarkan harga lebih kompetitif dan fleksibilitas lokasi penyimpanan data.

Dampak lain adalah hilangnya nilai ekonomi data. Menurut laporan Accenture, nilai pasar data digital Indonesia diperkirakan mencapai 6,2 miliar dolar AS pada 2025, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14 persen.

Namun, jika data tersebut diproses dan dimonetisasi di luar negeri, maka nilai tambah ekonomi tidak dinikmati oleh Indonesia, melainkan oleh perusahaan asing.

Di sisi lain, pemerintah kehilangan potensi pajak dan retribusi, karena aktivitas pemrosesan data terjadi di luar yurisdiksi nasional. Ekosistem inovasi lokal juga akan melemah, karena data yang seharusnya bisa digunakan untuk riset dan pengembangan produk dalam negeri justru dimiliki pihak luar.

Pilar kepercayaan digital

Di tengah pesatnya transformasi digital, keamanan data dan perlindungan pelanggan menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap layanan digital. Ketika data pribadi seperti identitas, lokasi, preferensi belanja, hingga biometrik berpindah tangan ke entitas asing, maka risiko kebocoran dan penyalahgunaan meningkat drastis.

Studi dari Digital Trust Index 2025 menunjukkan bahwa 72 persen pengguna digital Indonesia menyatakan kekhawatiran terhadap keamanan data mereka, terutama jika dikelola oleh perusahaan asing. Kepercayaan pelanggan terhadap platform digital sangat bergantung pada transparansi, kontrol, dan jaminan hukum atas data mereka.

Jika pemerintah tidak mampu menjamin keamanan data, maka pelanggan akan enggan menggunakan layanan digital, terutama yang melibatkan transaksi finansial atau data sensitif. Reputasi perusahaan lokal bisa terdampak, karena dianggap tidak mampu melindungi data pengguna.

Sementara itu risiko serangan siber meningkat, karena data yang tersebar di luar negeri lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, perlindungan data bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu bisnis dan kepercayaan. Tanpa jaminan keamanan, ekonomi digital Indonesia akan sulit tumbuh secara berkelanjutan.

Solusi dan rekomendasi

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghadapi masalah ini adalah pertama, audit transparansi kesepakatan. Pemerintah perlu membuka dokumen kesepakatan dagang secara publik dan menjelaskan klausul terkait data pribadi.