EBT Harus Jadi Tulang Punggung Ketahanan Energi Nasional

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Hal itu perlu agar target bauran energi nasional sebesar 35 persen dari EBT dapat terwujud sebelum tahun 2030.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari di Jakarta, Selasa (5/8) mengatakan target 35 persen pembangkit EBT jangan terus-menerus dijadikan visi jangka panjang tanpa upaya percepatan yang konkret.

“Kalau memang serius, pemerintah harus bisa mewujudkannya mulai tahun ini,” kata Juwita.

Ia memandang percepatan pembangunan bisa dimulai dari tahun ini karena aspek teknologi, sumber daya, dan komitmen politik telah tersedia, sehingga hanya menunggu kemauan dan kebijakan yang progresif terkait hal tersebut.

Percepatan pembangunan EBT juga penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim global, dan menjamin keberlanjutan energi nasional. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT yang besar seperti panas bumi, tenaga surya, angin, air, dan bioenergi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Negara kita sangat kaya akan potensi EBT, tetapi selama ini justru yang banyak dibangun masih dominan energi fosil,” katanya.

“Kalau kita mau menjaga lingkungan, menekan emisi karbon, dan menjamin kemandirian energi, maka pembangunan pembangkit EBT harus diprioritaskan, bukan sekadar wacana,” katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus melakukan terobosan kebijakan hingga realokasi anggaran untuk memastikan pembangunan pembangkit EBT secara masif dan merata di tanah air.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Harus ada reformasi kebijakan energi nasional agar EBT benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan energi kita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma mengatakan, EBT dengan kondisi sekarang memerlukan leadership yang jelas dari Pimpinan tertinggi. Kalau perlu ada task force yang langsung dipimpin oleh Presiden.

EBT sekarang kata Surya sudah merupakan keharusan yang mesti dikebut, tidak bisa hanya dengan jalan biasa.

“Kita sudah tertinggal jauh. Target tahun 2025 hanya terpenuhi sekitar 50 persen dari target 23 persen EBT dalam bauran energi tahun 2025. Sekarang bahkan naik menjadi 35 persen tahun 2030. Targetnya bahkan makin tajam kenaikannya, sehingga perlu percepatan dan fokus,”tegasnya.

Kurangi Emisi Karbon

Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Miguel Angel Esquivias Padilla, mengatakan, negara-negara di Asia Selatan harus meningkatkan investasi dalam energi bersih dan memperkuat regulasi yang mendukung pemanfaatan EBT sebagai solusi utama untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan.