Kesepakatan Tarif AS Dinilai Selamatkan Tiga Juta Pekerja Industri TPT

JAKARTA - Pemerintah menyatakan kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19 persen antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyelamatkan industri padat karya nasional, khususnya sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, hasil negosiasi tarif 19 persen telah mencegah lonjakan beban tarif impor yang sebelumnya sempat diterapkan Presiden AS, Donald Trump sebesar 32 persen.

“Tarif itu ada tarif MFN (Most Favoured Nation), tarif normal, tarif resiprokal, dan tarif sektoral. Yang kita omongin berbulan-bulan hanya tarif resiprokal, itu tambahan ke MFN. Bayangkan kalau produk pakaian jadi kita, katakanlah biaya masuknya (impor) 20 persen, ketambahan 32 persen, di atas 50 persen. Itu mematikan ekspor kita,” jelas Susi di Jakarta, Selasa (29/7).

Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal sebesar 19 persen nantinya akan dijumlahkan dengan tarif MFN. Tarif MFN sendiri merupakan bea masuk standar yang dikenakan ke suatu negara terhadap barang impor dari negara lain yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kesepakatan tarif 19 persen ini dianggap sebagai hasil yang menyelamatkan sekitar 3 juta pekerja di industri TPT dari ancaman kehilangan pekerjaan. Industri ini merupakan bagian dari keseluruhan sektor padat karya yang menopang sekitar 12 juta tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Susi, sapaan akrabnya, penetapan tarif itu juga datang pada saat yang sangat tepat, mengingat karakter industri fesyen yang bersifat musiman.

Tanpa kepastian tarif pada pertengahan Juli lalu, banyak produsen tekstil nasional akan kehilangan kesempatan untuk mengamankan pesanan untuk musim semi (spring season).

“Bayangkan kalau Bapak Presiden (Prabowo) belum sepakat dengan Trump, enggak ada kepastian Indonesia kena tarif berapa, bisa jadi order para perusahaan ekspor di Indonesia lari ke beberapa negara yang sudah jelas tarifnya. Contohnya di mana? Vietnam, walaupun dia (tarifnya) 20 persen,” ujar Susi.

“Kalau 15 Juli kemarin kita belum memutuskan, (pengusaha) enggak akan berani bikin order, karena enggak tahu Indonesia dikasih (tarif) berapa. Jadi blessing-nya kemarin, terlepas perdebatan ini paling rendah atau apa, tapi memberikan kepastian,” tambahnya.

Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah Indonesia saat ini masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS. Upaya itu difokuskan untuk menurunkan tarif impor sejumlah komoditas strategis agar bisa berada di bawah 19 persen.

Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki kebergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, khususnya Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

Dukungan Nyata

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) DIY, Sapto Daryono, mengakui kalau negosiasi tarif resiprokal 19 persen dengan AS menyelamatkan industri padat karya nasional. Namun demikian, Sapto menegaskan bahwa kunci keberhasilan sebenarnya justru terletak pada seberapa cepat dan konkret kebijakan tersebut.

“Langkah diplomatik pemerintah patut diapresiasi. Tapi tantangan utamanya adalah bagaimana kesepakatan ini bisa segera diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi pelaku industri. Sebab, industri furnitur, kerajinan, dan tekstil saat ini tengah berjuang di tengah tekanan biaya produksi, kenaikan logistik, dan ketidakpastian pasar ekspor,” kata Sapto.