Gubernur Pramono Anung Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Transparan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan prinsip tata kelola yang berintegritas. Penegasan ini disampaikan menyusul publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kekayaan Pramono selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp114.518.499.429. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp10 miliar dibandingkan laporan kekayaannya pada 2023 ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Kenaikan nilai kekayaan itu berasal dari beberapa aspek, di antaranya peningkatan surat berharga, jumlah kas dan setara kas, serta penambahan harta bergerak lainnya. Pramono menyampaikan bahwa pelaporan harta kekayaan bukanlah sekadar kewajiban administratif semata, melainkan upaya nyata untuk membangun akuntabilitas publik.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (28/7).

Ia menambahkan, prinsip pemerintahan yang baik harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, dengan keterlibatan aktif dari seluruh pihak. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan beretika.

“Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh,” tambahnya.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut akan terus memperkuat pengawasan internal yang kredibel dan menyeluruh. Selain itu, Pemprov berkomitmen untuk membuka akses informasi publik seluas mungkin agar masyarakat dapat mengawal jalannya roda pemerintahan.

Pramono juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dengan partisipasi aktif warga, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan bahwa transparansi dan integritas bukanlah sekadar jargon politik, melainkan pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat. Oleh karena itu, Pemprov DKI bertekad menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang modern dan berfokus pada kepentingan publik.

Dengan landasan tersebut, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung berkomitmen memperkuat nilai-nilai antikorupsi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil. Pemerintah juga terus menekankan pentingnya budaya integritas di seluruh jajaran birokrasi.

Melalui penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi, serta penguatan kepercayaan publik, Gubernur Pramono berharap Jakarta bisa menjadi rujukan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan harapan warga terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani.