Bos Wilmar, Food Station dan Japfa Siap Digugat Rp100 Triliun, Buntut Skandal Beras Oplosan
📅 Rabu, 23 Jul 2025, 15:05 WIB | Oleh: Andriani Nuraini
Doc: Antara Foto / ilustrasi
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro, menyoroti kemungkinan perusahaan besar seperti Wilmar Group, Food Station, dan Japfa diminta mengganti kerugian hingga Rp100 triliun atas dugaan pengoplosan beras yang menimpa 212 merek produk nasional. “Kita tunggu hasil penyidikan kalau ada perintah dari bos, ya bisa kena,” ungkap Darori saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/7).
Presiden Prabowo Subianto menyikapi hal serupa dengan tegas. Menurutnya, praktik oplosan beras adalah tindakan subversi ekonomi, bahkan menyebut para pelaku “pengkhianat bangsa” yang sengaja melemahkan Indonesia. Dalam pidato di Klaten, ia menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung agar menyelidiki tuntas aksi ini, serta mengancam akan menyita penggilingan beras jika pelaku tak mampu mengganti kerugian negara sebesar Rp100 triliun.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen, WG (Wilmar Group), FSTJ (Food Station Tjipinang Jaya), BPR (Belitang Panen Raya) dan SUL/JG (Sentosa Utama Lestari alias Japfa) atas dugaan pelanggaran mutu dan berat beras. Sampel diambil dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Lampung, Sulsel, Jateng, dan Jabodetabek.
Kejaksaan Agung kini tengah mengkaji legalitas tindak lanjut berdasarkan arahan presiden, untuk menentukan apakah kasus ini akan diproses sebagai tindak pidana umum atau korupsi. Sementara itu, satgas pangan Polri bersiap merilis temuan awal secara berkala dalam beberapa hari ke depan.
Pakar hukum seperti Prof Henry Indraguna turut mendukung langkah tegas pemerintah. Ia menyebut pengoplosan beras merugikan negara Rp100 triliun per tahun dan menuntut pengungkapan siapa dalang utamanya.
Skala Kerugian dan Ancaman Tegas
Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp100 triliun setiap tahun, bisa menjadi Rp1.000 triliun dalam 10 tahun. Prabowo menyatakan dana tersebut bisa dipakai untuk pembangunan ribuan sekolah, bila dikembalikan. “Subversi ekonomi,” ujarnya, dengan nada tegas bahwa pelaku tidak boleh luput dari hukuman.
Kasus ini kini memasuki babak penting: pemeriksaan lanjutan, analisis hukum, hingga ancaman ganti rugi dan penyitaan aset. Semua pihak, mulai dari DPR hingga instansi hukum menanti hasil penyidikan lengkap.
Like, Share, Comment:
Tragedi Masalembo Meledak, Menhub Dudy Perintahkan Usut Tuntas Penyebab KM Virgo Transport 8
13 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!