Lestari Moerdijat: Butuh Kehati-hatian Hadapi Tantangan Dampak Gejolak Ekonomi Global

Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty berpendapat, keanggotaan Indonesia di BRICS mampu meningkatkan nilai tawar terhadap hegemoni negara-negara G7. “Presiden Trump tidak suka dengan anggota BRICS karena akan mengganggu hegemoni AS terhadap sejumlah negara,” ujar Telisa.

Menurut Telisa, Indonesia tidak bisa beralih sepenuhnya dari Amerika Serikat, karena masih tergantung dengan dollar AS.

Dalam bernegosiasi, tegas Telisa, sejatinya tidak hanya digali dari sisi perdagangan. Menurut dia, harus dipertimbangkan juga sektor investasi, tenaga kerja, dan arus uang, secara menyeluruh.

Telisa menyayangkan, negosiasi Indonesia dengan AS hanya mempertimbangkan sisi perdagangan saja. Padahal, tegas Telisa, AS saat ini untung besar di sektor teknologi dan jasa dalam melakukan perdagangan dengan Indonesia.

Menurut Telisa, pemberian 0 tarif untuk sejumlah produk AS oleh Indonesia, berpotensi diminta juga oleh negara lain. Sehingga, ujar dia, dampak tidak langsung kesepakatan tarif Indonesia-AS harus segera diantisipasi.

“Jangan panik dalam bernegosiasi, jangan sampai hasilnya malah mengorbankan kedaulatan bangsa,” ujarnya.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono berpendapat, perang tarif AS-China berevolusi dari sekadar perang tarif menjadi upaya untuk menata ulang rantai pasok dunia.

Karena, jelas Riandy, yang akan dipermasalahkan dalam perang tarif AS ini bukan hanya soal made in China, tetapi juga made by China.

Indonesia, menurut Riandy, perlu melakukan ekstensifikasi investasi, karena AS akan mempersoalkan asal dari bahan baku sebuah produk.

Karena, jelas Riandy, tujuan perang dagang AS sejatinya adalah untuk menghambat sektor manufaktur China, sebagai antisipasi terjadinya perang terbuka di masa depan. Amerika, jelas dia, ingin mengurangi pengaruh China di sejumlah kawasan.

Pada perang tarif AS-China, jelas Riandy, isu transhipment menjadi isu penting. Dalam skema perdagangan AS-Vietnam,misalnya, tarif yang dikenakan AS terhadap produk Vietnam adalah 20 persen.

Namun, tambah dia, bila kedapatan produk itu hasil transhipment, produk Vietnam akan dikenakan tarif 40 persen. Menurut Riandy, skema perdagangan AS-Vietnam juga akan diterapkan pada skema perdagangan AS-Indonesia.

Riandy mengingatkan, agar dalam negosiasi perdagangan AS-Indonesia harus diperjelas definisi dari transhipment.