Di Ambang Risiko Sistemik, Benahi Fondasi Industri dan Hapus Pajak Siluman

Tantangan ekonomi lainnya kata Aditya yang penting untuk dicarikan solusi adalah utang negara yang terus bertumpuk tanpa didukung produktivitas ekonomi riil. Hal itu berpotensi mendorong Indonesia menuju jurang kebangkrutan.

“Kalau pertumbuhan utang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi riil yang produktif, itu bukan lagi risiko, itu sinyal bangkrut,” kata Aditya.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyebutkan bahwa salah satu akar kebocoran besar yang masih membebani keuangan negara hingga kini adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menilai, pemerintah belum memiliki keberanian politik yang cukup untuk menuntaskan perampasan aset-aset negara yang lenyap sejak krisis moneter 1998.

“BLBI itu lubang hitam fiskal. Sudah ribuan triliun menguap. Kalau itu tidak ditutup, percuma kita bicara pajak atau ekspansi industri. Pendapatan pajak tidak akan pernah mengejar kebocoran itu,” kata Hardjuno kepada Koran Jakarta.

Ia menegaskan bahwa reformasi perpajakan dan industri tidak akan membuahkan hasil jika pemerintah tidak tegas terhadap para pengemplang dana BLBI.

Menurut Hardjuno, solusi jangka pendek yang mungkin ditempuh adalah moratorium utang dan negosiasi ulang dengan kreditur pemegang rekap bond, sembari menuntaskan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mega korupsi yang selama ini membebani anggaran negara.

“Kita sudah tidak kuat lagi menahan beban utang di atas utang. Pemerintah harus duduk dengan para kreditur dan berani moratorium. Ini bukan aib, ini strategi penyelamatan nasional,” kata Hardjuno.

Bonus Demografi

Rakyat Indonesia pun tidak bisa bermimpi ekonomi tumbuh 6 persen jika dasar fondasi perekonomian tidak didesain sekuat mungkin, apalagi berharap ekonomi tumbuh sampai 7 persen, rasanya sangat tidak masuk akal.

Bonus demografi yang diharapkan bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan, bisa hilang berlalu begitu saja jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan, bonus demografi bisa berbalik jadi beban, jika waktunya sudah berakhir dan RI di usia emas gagal naik kelas.

Tiongkok salah satu negara yang berupaya memaksimalkan bonus demografinya itu selama 20 tahun sejak awal 1990-an. Mereka berhasil memacu pertumbuhan ekonominya 10-12 persen, sehingga bisa mengangkat 700 juta rakyatnya yang miskin masuk kategori menjadi kelas menengah. Kondisi tersebut terbalik di Indonesia, karena kelas menengahnya malah turun kelas karena kehilangan waktu dan kesempatan akibat mismanagement dan korupsi.

Keduanya juga juga menyoroti potensi jebakan ekonomi jika Indonesia terlalu bergantung pada negara-negara seperti Tiongkok yang kini tengah mengalami gejala involution, situasi stagnasi produktif akibat over-supply dan krisis internal.

“Bonus demografi kita sedang habis begitu saja karena tidak dikelola seperti yang dilakukan Tiongkok pada era 1990-an. Sementara kita malah tergantung pada negara yang sedang melambat,” kata Aditya.