Di Ambang Risiko Sistemik, Benahi Fondasi Industri dan Hapus Pajak Siluman

JAKARTA - Perekonomian Indonesia berada di ambang risiko sistemik jika Pemerintah tidak segera membenahi fondasi industri dan menghapus praktik pajak siluman yang menjerat dunia usaha sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menjelaskan bahwa persoalan struktural seperti kebergantungan pada barang impor murah asal Tiongkok yang mematikan industri dalam negeri, ditambah beban pajak siluman (tidak resmi) membuat industri nasional tidak memiliki lagi daya saing yang cukup untuk bertahan, apalagi berkembang.

“Kalau industri nasional terus ditekan dari dalam oleh pajak siluman dan dari luar oleh banjir impor, maka mustahil kita bisa berbicara soal daya saing,” ujar Aditya dalam keterangannya kepada Koran Jakarta, Senin (14/7).

Dia mengingatkan bahwa meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen atau lebih, angka tersebut tidak akan pernah tercapai jika kebijakan fiskal dan industrialisasi tidak didasarkan pada realitas di lapangan.

Aditya menyoroti lemahnya strategi pembangunan industri substitusi impor dan perlindungan terhadap sektor-sektor strategis nasional. Pemerintah seharusnya membangun kerja sama konkret dengan swasta untuk memperkuat industri substitusi impor, terutama pangan dan bahan baku.

“Pemerintah dan swasta harus bekerja sama dan bisa membangun impor substitusi, ?industri yang mempunyai daya saing,” katanya.

Kalau hanya mengandalkan swasta, rasanya tidak akan mungkin, karena pajak siluman tinggi. Pemerintah tegasnya harus membela habis industri nasional yang dibutuhkan masyarakat Indonesia supaya tidak kehilangan daya saing

“Kalau ini dilakukan dengan serius, pajak akan naik secara alami karena basis ekonominya tumbuh, dan lapangan kerja pun terbuka,” jelasnya.

Selain tekanan terhadap industri nasional baik serbuan barang impor dan dari oknum yang menarik pajak siluman, Aditya juga menyoroti iklim investasi di Indonesia yang belum kondusif.

Jika dibandingkan iklim usaha di Indonesia dengan negara seperti Tiongkok, maka di dalam negeri sangat jauh tertinggal. Untuk perizinan industri saja di Tiongkok bisa selesai dalam seminggu dan pelaku usaha difasilitasi penuh.

“Di Indonesia, belum jalan sudah dipajakin, belum untung sudah diperas, sehingga tadinya berharap bisa menghasilkan susu (keuntungan-red), tapi susunya sudah tidak keluar. Itu pun masih diperas terus,”papar Aditya.

Seiring dengan ancaman kenaikan tarif barang dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia, Aditya meminta Pemerintah untuk memikirkan persoalan tersebut secara serius dengan membangun industri hulu, seperti industri susu yang mana saat ini 90 persen masih diimpor.

Pemerintah pun diimbau menawarkan win win solution yang saling menguntungkan perdagangan kedua negara. Dengan demikian, diharapkan AS akan melihat kalau RI sudah berusaha, dan mungkin tarif bisa turun 10-15 persen sehingga ekspor nasional bisa meningkat ke AS.

Sinyal Bangkrut