Ketahanan Pangan, Cermin Kedaulatan dan Keadilan Sosial

Jakarta -- Di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian, satu hal tetap menjadi kebutuhan paling dasar dan tak tergantikan, yaitu pangan.

Dalam konteks Indonesia, pembicaraan soal ketahanan pangan tidak lagi cukup hanya berbicara tentang panen dan produksi beras. Isu ini sudah berkembang menjadi persoalan sistemik, menyangkut keadilan akses, keberlanjutan produksi, serta martabat bangsa dalam menjaga kedaulatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau. Artinya, ketahanan pangan tidak hanya bisa dinilai dari seberapa banyak hasil panen, melainkan dari bagaimana pangan tersedia dan bisa diakses oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada kabar baik dari sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan pertama 2025, sektor ini tumbuh paling tinggi dibanding sektor lain, dengan kontribusi sebesar 10,52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi padi meningkat 51,45 persen, sementara jagung tumbuh 39,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator positif bahwa upaya revitalisasi pertanian mulai menunjukkan hasil.

Lebih menggembirakan lagi, cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 3,5 juta ton, angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hal yang patut diapresiasi, seluruh penyerapan beras oleh Bulog hingga Mei 2025 sebanyak 1,8 juta ton, berasal dari produksi dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa petani kita mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa harus mengandalkan impor untuk kategori beras medium.

Produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Maret 2025, bahkan tercatat mencapai 8,67 juta ton, meningkat lebih dari 52 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan oleh meluasnya areal panen yang kini mencapai 2,83 juta hektare. Proyeksi BPS menyebutkan bahwa total produksi beras hingga Agustus 2025 bisa mencapai hampir 25 juta ton. Ini memberi ruang optimisme, tetapi juga tanggung jawab, yakni bagaimana menjaga momentum ini agar tidak hanya berumur pendek.

Di sisi lain, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP), indikator yang menggambarkan daya beli petani, terus mengalami peningkatan. Pada Januari 2025, NTP berada di angka 123,68, naik 0,73 persen dari bulan sebelumnya. Angka ini berarti penghasilan petani lebih tinggi dibanding pengeluaran konsumsi rumah tangga pertanian, sebuah sinyal bahwa sektor ini mulai memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi pelaku utamanya.

Meskipun demikian, tidak semua berjalan mulus. Tantangan klasik masih menghantui, seperti alih fungsi lahan produktif, distribusi hasil tani yang belum merata, serta ketergantungan terhadap impor komoditas tertentu. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi dan bisa mengganggu siklus tanam maupun pasokan air irigasi.

Sektor pertanian sendiri masih menjadi penopang utama lapangan kerja nasional. Data BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 41 juta orang atau sekitar 28 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini. Dalam satu tahun terakhir, terjadi penambahan hampir 900 ribu tenaga kerja di bidang pertanian. Ini memperlihatkan bahwa sektor ini masih menjadi tumpuan bagi banyak keluarga, terutama di perdesaan.

Melihat capaian dan tantangan yang ada, ketahanan pangan jelas bukan isu yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Kita perlu berpikir sistemik dan melibatkan berbagai sektor.

Pertama, penguatan infrastruktur dasar dan kelembagaan pertanian menjadi sangat penting. Irigasi yang andal, gudang penyimpanan yang layak, akses jalan ke pasar, serta keberadaan koperasi dan kelompok tani yang aktif akan memperbaiki posisi tawar petani, sekaligus menekan kerugian pascapanen.

Kedua, kita perlu serius dalam mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan berlebihan pada beras membuat sistem pangan kita rentan. Padahal, Indonesia kaya akan pangan lokal, seperti singkong, jagung, sagu, dan berbagai jenis umbi-umbian. Mendorong konsumsi pangan lokal, baik lewat insentif produksi maupun kampanye publik, bisa memperkuat ketahanan pangan dari sisi konsumsi.

Ketiga, teknologi digital harus dimanfaatkan secara lebih luas. Banyak petani kini sudah menggunakan aplikasi cuaca dan informasi harga pasar, namun kesenjangan digital masih cukup besar. Perlu pelatihan, pendampingan, dan akses perangkat yang merata agar manfaat teknologi benar-benar dirasakan hingga ke petani kecil.

Keempat, keberadaan cadangan pangan nasional yang cukup harus disertai sistem distribusi dan perlindungan sosial yang tanggap krisis. Pengelolaan cadangan tidak bisa hanya administratif, tapi harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Dalam kondisi darurat, waktu menjadi faktor penentu, bantuan pangan harus sampai ke tangan yang tepat dalam waktu yang cepat.