Gubernur Pramono Anung Tegaskan Komitmen Antikorupsi dalam Rapat Koordinasi Regional Bersama KPK

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7). Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Jakarta berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mencontohkan penyelesaian sejumlah perizinan dan administrasi yang sebelumnya memakan waktu bertahun-tahun, seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang kini menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih efisien dan terbuka.

"Komitmen Jakarta adalah membangun sistem yang transparan. Salah satu hal yang mudah-mudahan berdampak besar adalah percepatan penyelesaian KLB, SLF, dan sejenisnya," kata Pramono, didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Pramono juga mengungkapkan langkah konkret lain yang mencerminkan transparansi dalam pembangunan, yakni proyek penggabungan tiga taman di Jakarta Selatan: Taman Leuser, Ayodya, dan Langsat. Penggabungan taman seluas total 6,5 hektare itu, yang direncanakan rampung akhir Desember 2025, juga akan dilengkapi dengan lintasan jogging yang panjang serta sistem pengelolaan air yang lebih baik.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI terus berkonsultasi dengan lembaga penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami siap menjadi contoh dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Pramono.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, turut mendukung upaya ini. Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut mencerminkan semangat bersama untuk menjalankan amanah rakyat dengan sungguh-sungguh dan tanpa penyimpangan.

“Kita ingin sungguh-sungguh berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara, serta rakyat Jakarta,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik melalui sinergi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah tidak hanya merupakan pemegang mandat politik, tetapi juga penentu arah perubahan.

“Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Johanis.

Menurutnya, kerja sama antara KPK, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga integritas serta mendorong pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, sebagaimana ditunjukkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, diharapkan bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.