Data Asal-asalan, Kopdes Bisa Jadi Program Seremonial Saja!

JAKARTA - Basis data yang akurat dan terperinci memungkinkan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih untuk mengidentifikasi anggota secara tepat, memahami kebutuhan mereka, merencanakan program dengan lebih efektif, dan mengelola operasional dengan efisien. 

Basis data juga krusial untuk pemantauan dan evaluasi program, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. 

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya basis data yang akurat dan presisi sebagai fondasi utama dalam menjalankan program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Tanpa data yang valid, Ferry khawatir program tersebut tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan, meski koperasi-koperasi desa tersebut meraih keuntungan. Kekhawatiran ini muncul karena saat ini desa-desa belum memiliki sistem data yang mampu memetakan kebutuhan spesifik masyarakat secara akurat.

"Saya yakin koperasi desa ini untung, tetapi tidak menurunkan kemiskinan," ucap Ferry, dalam keterangan kementerian di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut Ferry, data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Kopdes/kel Merah Putih.

Ia menambahkan data akurat juga sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintahan untuk menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran.

"Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu," katanya.

Ferry mencontohkan keberhasilan Presiden China Xi Jinping yang mampu menurunkan angka kemiskinan dalam lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur.

"Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari," jelas Ferry.

Oleh karena itu, Ferry menekankan pentingnya menyusun peta jalan nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data.

Ia menyebut peta jalan yang disusun harus melibatkan DPR, terutama Komisi VI, untuk memastikan peta jalan tersebut berdasarkan temuan-temuan di lapangan, sehingga pembiayaan, arah operasional, dan pengembangan koperasi bisa dilakukan secara realistis dan tepat sasaran.

Ia juga menyambut baik usulan Komisi VI agar diadakan simposium bersama untuk merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Jakarta, Rabu (9/7), anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan mengingatkan agar pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi agenda administratif.

Menurut dia, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan serta pendampingan yang intensif agar koperasi benar-benar dapat menjadi perekonomian masyarakat.