Pemerkosaan Massal Mei 1998: Narasi Sejarah yang Terbelah

Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana cara negara dan masyarakat mengelola memori bersama. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk merespons beragam pemahaman peristiwa sejarah menjadi sangat vital.

Untuk menyelaraskan pemahaman di publik seputar Kerusuhan Mei 1998, pemerintah semestinya memfasilitasi edukasi sejarah yang inklusif, dan mengakui pengalaman korban-korban. Pemerintah juga perlu membangun dialog antarkelompok, terutama yang kerap dikaitkan sebagai korban dan pelaku.

Pemerintah juga seharusnya mendokumentasikan sejarah Kerusuhan Mei 1998 secara menyeluruh dan berbasis bukti. Jangan sampai negara memilah-milah peristiwa dan melewatkan pengalaman komunitas minoritas yang kerap terpinggirkan dalam narasi besar bangsa. Seluruh dokumentasi pun harus bisa diakses oleh publik.

Selain itu, pemerintah dapat menetapkan hari khusus untuk mengenang korban Kerusuhan Mei 1998 maupun tragedi kemanusiaan lainnya.

Tanpa langkah-langkah ini, akan selalu ada perbedaan persepsi atas Kerusuhan Mei 1998 dari berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya, luka bersama akan sulit sembuh dan rekonsiliasi semakin jauh dari harapan.

Kita dapat belajar dari Rwanda yang memiliki catatan gelap Genosida. Pada 1994, etnis mayoritas negara tersebut yaitu Hutu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal pada etnis minoritas Tutsi.

Pemerintah Rwanda mengakui eksistensi sejarah tersebut dengan menetapkan 7 April sebagai peringatan genosida Tutsi. Rwanda juga terus mengupayakan penanganan HIV/AIDS akibat pemerkosaan massal dalam tragedi tersebut dan bekerja sama dengan UNESCO untuk memperkuat edukasi tentang genosida.

Eunike Mutiara Himawan, PhD candidate, The University of Queensland

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.