Pemerkosaan Massal Mei 1998: Narasi Sejarah yang Terbelah

Eunike Mutiara Himawan, The University of Queensland

Kemarahan publik terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998 seakan tak surut.

Pemerkosaan massal merupakan tragedi yang tak terpisahkan dari Kerusuhan Mei 1998 di sejumlah kota di Indonesia.

Terbaru, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) memajang sejumlah poster dalam ruang rapat Komisi X DPR sebagai bentuk protes. Beberapa anggota DPR juga mencecar Fadli habis-habisan—sekaligus meminta sang menteri untuk menunda revisi sejarah nasional.

Banyak pihak menganggap pernyataan Fadli merupakan penyangkalan terhadap sejarah dan penghilangan suara korban. Apalagi pemerkosaan Mei 1998 telah tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, serta diakui Presiden BJ Habibie dan Komnas HAM.

Penyangkalan Fadli merupakan fenomena gunung es dari perbedaan pandangan masyarakat terhadap Kerusuhan Mei 1998. Riset saya bersama tim yang terbit pada 2022 menunjukkan perbedaan pandangan ini turut dipengaruhi oleh latar belakang etnis.

Perbedaan tersebut kemudian memengaruhi pemaknaan masyarakat atas peristiwa sejarah, mulai dari eksistensi, penyebab, hingga dampak peristiwa tersebut.

Perbedaan pandangan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa

Riset kami melibatkan lebih dari 200 partisipan dari masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa. Kami mengambil partisipan laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berimbang.

Melalui survei kuantitatif, kami mengukur persetujuan partisipan terkait penyebab kerusuhan melalui beberapa pernyataan. Sementara dalam survei kualitatif, kami mengajukan beberapa pertanyaan terbuka untuk mengetahui persepsi partisipan terkait kerusuhan.

Hasilnya, saya dan tim menemukan masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa memiliki persepsi berbeda terkait kerusuhan Mei 1998, terutama terkait penyebab dan motif terjadinya kerusuhan.

Warga etnis Tionghoa—yang kerap diposisikan sebagai kelompok korban—cenderung memaknai penyebab kerusuhan dari hal-hal yang bersifat internal dari pelaku. Di antaranya adalah prasangka pelaku terhadap masyarakat Tionghoa, motif kriminalitas pelaku, serta pengambinghitaman masyarakat Tionghoa oleh pemerintah dan masyarakat atas krisis ekonomi saat itu.

Di sisi lain, masyarakat non-Tionghoa—yang dalam narasi publik kerap dikaitkan sebagai pelaku—memandang Kerusuhan Mei 1998 tidak terkait dengan prasangka terhadap etnis Tionghoa.