Viral Dulu, Substansi Belakangan! 3 Risiko Punya Pemimpin Politik Kreator Konten

Kebijakan yang disusun tanpa data empiris dan hanya mengandalkan narasi berlebihan, berpotensi menyesatkan persepsi publik. Masyarakat menjadi pasif dan menerima kebijakan tanpa sikap kritis karena merasa semuanya berjalan baik-baik saja, seperti ditunjukkan dalam konten media sosial berdurasi singkat. Akibatnya, kinerja pemerintah yang minimum dapat dimaklumi.

Ketika evaluasi digantikan oleh glorifikasi pada konten, ruang untuk koreksi dan perbaikan kebijakan pun menyempit dan merugikan kualitas demokrasi.

2. Komunikasi satu arah

Media sosial menciptakan pola komunikasi satu arah tanpa proses diskursus. Berbeda dengan media massa yang tunduk pada logika jurnalistik dan proses penyuntingan, konten di media sosial diproduksi dan dikendalikan langsung oleh politikus dan timnya, tanpa mekanisme pengawasan editorial profesional.                  

Contohnya adalah kanal YouTube Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap membahas isu seperti artificial intelligence (AI) atau hilirisasi industri. Meskipun banyak kritik menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum siap diterapkan, narasi tersebut tetap dipaksakan untuk tampil sebagai agenda unggulan—tanpa membuka ruang bagi perdebatan publik yang berimbang.

Akan berbeda jika kebijakan ini disampaikan melalui forum media yang sifatnya dua arah antara jurnalis dan penginisiasi kebijakan.

Saat politikus hanya mengandalkan media sosial untuk menyampaikan pesan tanpa membuka ruang diskusi, kebijakan jadi terasa sepihak dan jauh dari suara rakyat. Komunikasi satu arah seperti ini membuat masyarakat hanya jadi penonton, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan.

Padahal, demokrasi butuh percakapan dua arah—bukan sekadar unggahan dan menjadi viral.

3. Mobokrasi: Sensasi dulu, substansi belakangan

Risiko terbesar dari fenomena ini adalah lahirnya mobokrasi, yaitu kondisi ketika narasi kebijakan hanya mengutamakan sensasi daripada substansi demi mengejar viral. Akibatnya, kebijakan publik dibentuk berdasarkan logika viralitas, bukan rasionalitas atau data.

Kebijakan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer oleh Dedi Mulyadi merupakan contoh nyata bagaimana pemimpin populis mendukung praktik keterbelakangan demokrasi dan memperluas peran militer dalam urusan sipil.

Setelah mengeluarkan kebijakan ini, mereka secara aktif membuat konten untuk memperbarui informasi kepada masyarakat tentang efektivitas programnya. Kebijakan semacam ini disederhanakan untuk konsumsi digital, mengabaikan kompleksitas struktural, seperti kemiskinan dan kesehatan mental. Isu-isu kenakalan remaja pun dikemas demi atensi, tanpa solusi berbasis empiris.

Fenomena politikus sebagai konten kreator mencerminkan transformasi komunikasi politik ke arah yang lebih personal dan algoritmik. Meski efisien dalam menjangkau publik, praktik ini menimbulkan tantangan serius ketika narasi disederhanakan demi viralitas, bukan berdasarkan bukti dan dialog.