Pembangunan Ekonomi Tak Lagi Sekadar Percepatan, tapi Tumbuh Bersama

JAKARTA - Prinsip keberlanjutan dan inklusivitas adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam mewujudkan komitmen pembangunan. 

Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana semua orang dapat hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran, serta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mengutamakan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas dalam mewujudkan komitmen pembangunan.

“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, tetapi juga memitigasi dampaknya,” kata Sri Mulyani usai menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (13/6).

Namun, lanjut dia, keberhasilan dari langkah tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan perlu adanya keterlibatan dari sektor swasta, kemitraan strategis, dan inovasi pembiayaan.

Untuk itu, Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan dan instrumen pendukung.

Salah satunya dengan menciptakan kerangka kerja berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk pembiayaan infrastruktur sejak 2022. Melalui kerangka kerja ini, pemerintah berhasil menarik investasi senilai 18,8 miliar dolar AS.

Kemudian, pemerintah juga mendukung proyek Public-Private Partnership (PPP) melalui Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Government Guarantee melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), serta Availability Payment untuk proyek strategis.

Secara paralel, pemerintah mengembangkan platform SDG Indonesia One. SIO merupakan platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dijalankan oleh PT PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

Lewat SIO, pemerintah menghimpun investasi sebesar 3,29 miliar dolar AS dari komitmen 38 mitra, yang telah terealisasi sebesar 396 juta dolar AS.

Langkah lain yang juga diambil pemerintah yaitu penerbitan obligasi hijau syariah atau Green Sukuk, baik secara global maupun domestik.

Sejak pertama kali dirilis pada 2018, pemerintah telah menerbitkan Greek Sukuk sebesar 6,6 miliar dolar AS (Rp106,92 triliun dengan kurs Rp16.200 per dolar AS) secara global dan Rp78,8 triliun secara domestik.

“Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan bumi tempat tinggal kita,” ujar Sri Mulyani.