Bengkayang komitmen wujudkan pendidikan bermutu-inklusif di perbatasan

Bengkayang --  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif di perbatasan Indonesia-Malaysia, wilayah kabupaten tersebut.

Kepala Disdikbud Bengkayang Heru Pujiono mengatakan, Disdikbud sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) program revitalisasi satuan pendidikan di Jakarta bersama sekolah lainnya di Indonesia.

"Program dalam revitalisasi ini menargetkan peningkatan mutu pendidikan dasar dengan pendekatan holistik, menyasar 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkayang," ujar Heru, di Bengkayang, Senin. 

Dari jumlah tersebut kata Heru, sebanyak 9.404 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP telah tervalidasi dan akan menerima bantuan sarana prasarana penting, seperti ruang kelas, perpustakaan, toilet, UKS, hingga perangkat digital.

Menurut Heru, program revitalisasi ini sangat relevan bagi daerah perbatasan seperti Bengkayang yang masih menghadapi kesenjangan pendidikan. Ia menyebut program ini dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan dan mendukung pencapaian target nasional SDM Unggul 2045.

Heru juga menekankan pentingnya pembaruan data melalui Dapodik untuk memastikan seluruh sekolah di Bengkayang memiliki akses setara terhadap program ini. Sosialisasi internal akan segera dilakukan kepada satuan pendidikan penerima.

" Disdikbud Bengkayang akan memprioritaskan sertifikasi aset sekolah, legalisasi tanah, dan kesiapan teknis pelaksanaan agar revitalisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme swakelola juga akan dipastikan sesuai prinsip partisipatif," ujarnya.

Penandatanganan MoU tersebut lanjutnya, sekaligus menandai dimulainya implementasi revitalisasi pendidikan dasar secara nasional. Kabupaten Bengkayang menyatakan komitmennya menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia.

“Ini langkah besar menuju pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berkualitas di wilayah perbatasan. Kami siap bergerak bersama, memastikan setiap anak di Bengkayang mendapat hak yang layak atas pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis jangka panjang dalam mencetak SDM unggul. Ia menekankan pentingnya tidak hanya perbaikan fisik sekolah, tetapi juga transformasi sistem pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru.

"Skema pelaksanaan dilakukan melalui swakelola tipe I dengan pencairan dana 70:30 sebagaimana diatur dalam PMK No. 132/PMK.05/2021. Pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi sebagai konsultan teknis untuk menjamin mutu pelaksanaan di lapangan," ujarnya. 

Sejumlah program prioritas yang diumumkan meliputi penyediaan smart board, laptop, dan panel surya bagi sekolah di wilayah tanpa listrik, serta akses internet satelit. Program juga mendorong pembelajaran mendalam (deep learning), integrasi AI dan coding, serta pelatihan guru bersertifikasi nasional.

Pemerintah katanya, menargetkan peningkatan kualifikasi 12.000 guru ke jenjang S-1 atau D-IV melalui program RPL dengan bantuan Rp3 juta per semester. Di samping itu, tunjangan bagi guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan juga menjadi bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan pendidik.

Selain itu, Sistem Penjaminan Mutu Berbasis (SPMB) dan penerapan e-Ijazah juga diperkuat untuk mendukung satuan pendidikan yang belum terakreditasi.