Menteri PU Tegaskan Banyak Swasta Kapok Ikut Proyek Pemerintah

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons kabar keengganan pihak swasta untuk kembali berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dody mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe.

“Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam KPBU),” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) di Jakarta, Selasa (3/6).

Seperti dikutip dari Antara, Dody mengakui bahwa kabar ini merupakan sinyal penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Menurut saya itu mesti segera dibereskan agar swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana kita mau mengundang investor," ujarnya.

"Jadi apa yang kami bisa support sehingga kemudian tidak ada kekapokan-kekapokan tersebut karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimum," ujar Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Donny mengatakan bahwa banyak pengusaha dalam dan luar negeri agak trauma berinvestasi di proyek pemerintah.

Salah satunya karena fragmentasi kebijakan dalam KPBU yang berbeda-beda. Hal ini, menurutnya, menyebabkan proses yang berbelit dan memakan proses yang panjang.

“Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN belum ada satu pun yang pecah padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” kata Donny.

“Jadi si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan nih financial closing bisa dilakukan sehingga bisa kegiatan,” kata dia lagi.

Kementerian PU mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk melalui KPBU, sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diperkirakan mencapai 1.905 triliun rupiah.

Dari total tersebut, APBN diperkirakan akan menutupi sekitar 678,91 triliun rupiah (35,63 persen), sementara APBD diharapkan menyumbang sekitar 473,28 triliun rupiah (24,87 persen).