Paket Stimulus Harus Memiliki Dampak Berganda ke Perekonomian

JAKARTA - Pemerintah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah guna menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat mengumumkan paket stimulus tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6), mengatakan paket itu dirancang mencakup lima komponen utama, mulai dari subsidi transportasi hingga bantuan sosial dan ketenagakerjaan.

“Dalam rangka merespons dampak global hari ini, Bapak Presiden memutuskan memberi paket stimulus agar paket pertumbuhan ekonomi dijaga momentumnya dan stabilitas diperkuat,” kata Menkeu.

Menanggapi paket stimulus itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, meningkatnya paket insentif dan bantuan sosial menunjukkan bahwa potensi pelemahan ekonomi telah mengancam perekonomian, terutama dari sisi pelemahan daya beli konsumen.

“Yang menjadi pertanyaan apakah paket insentif transportasi dan energi mempunyai multiplier yang besar,”tanya Suhartoko.

Dalam situasi daya beli melemah, rumah tangga tentunya akan lebih memprioritaskan kebutuhan primernya dari pada kebutuhan tersier untuk bepergian dengan tujuan non pekerjaan. Dengan demikian insentif untuk transportasi dampak multipliernya sepertinya rendah.

Sedangkan paket insentif energi seperti diskon listrik yang bertujuan meningkatkan pendapatan siap dibelanjakan dan meningkatkan konsumsi mempunyai risiko terjadinya rumah tangga pemborosan dalam mengkonsumsi listrik karena merasa biayanya murah.

Akibatnya biaya penggunaan listrik pada rumah tangga tidak mengalami penurunan, sehingga diskon listrik tidak meningkatkan pendapatan siap dibelanjakan dan peningkatan konsumsi tidak tercapai.

Dalam situasi seperti itu, perbanyak pekerjaan di sektor formal juga lebih sulit, karena pemicu pelemahan ekonomi terbesar adalah daya beli domestik. “Solusinya yang lebih masuk akal adalah intervensi pasar dengan menjual lebih murah dan lebih banyak jenis barangnya.

Namun hal itu membutuhkan dana yang besar jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama,”ungkap Suhartoko.

Respon Panik

Diminta terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan stimulus yang diklaim untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen itu terlalu terburu-buru, tidak berbasis perencanaan yang matang, dan berpotensi memperbesar tekanan fiskal negara.

Paket tersebut jelasnya lebih menyerupai respons kebijakan panik ketimbang strategi jangka panjang yang terukur. “Stimulus tanpa kajian yang dalam seperti memasak tanpa resep. Alih-alih menyajikan hidangan lezat, yang terjadi bisa justru kekacauan dapur,” kata Achmad.

Paket insentif yang dirancang pemerintah mencakup diskon tarif transportasi umum, tol, dan listrik, kemudian perluasan bantuan sosial bak subsidi upah maupun perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Seluruh komponen tersebut jelasnya berpotensi menjadi beban serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).