BPBD Tangerang: 25 Kecamatan Masuk Zona Rawan Kebakaran dan Kekeringan Saat Kemarau.

Doc: Antara Foto

Ket. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik memberikan keterangan resmi di Tangerang, Banten pada Selasa (30/6).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat sebanyak 25 wilayah kecamatan di daerah itu masuk dalam zona rawan terjadinya musibah kebakaran lahan, gedung hingga kekeringan selama musim kemarau.

"Sekitar 25 kecamatan potensi kebakaran, baik lahan ilalang, gedung, maupun lapak limbah-limbah yang dikoordinir oleh pengusaha limbah," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik, di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan pada riwayat kejadian kebakaran di puluhan kecamatan itu terdapat kawasan industri, pergudangan dan lapak limbah seperti berada di Kosambi, Teluknaga, Curug, Tigaraksa, Cikupa dan sekitarnya. Pasalnya, kategori lokasi tersebut sangat rentan terbakar akibat suhu panas ekstrem pada musim kemarau ini.

"Terutama wilayah-wilayah industri dan pergudangan, serta wilayah yang banyak limbah, di antaranya di Kosambi, Teluknaga, Cikupa, Curug, Tigaraksa. Itu wilayah-wilayah industri rawan kebakaran," tuturnya.

Ia menjelaskan, selain ancaman kebakaran, dampak kemarau ekstrem pada tahun ini atau kerap diistilahkan sebagai El Nino Godzilla yang akan melanda wilayah kecamatan juga memicu terjadinya kekeringan, baik untuk kepentingan warga maupun pertanian.

Meskipun demikian, hingga saat ini baru satu kecamatan di Kabupaten Tangerang yang secara resmi dilaporkan mengalami krisis air bersih dan telah mendapatkan penanganan.

"Yang kelihatan saat ini kekurangan air bersih itu baru di Kecamatan Curug dan kita sudah bantu distribusi air bersih di wilayah itu. Kita selalu stay petugas-petugas kita dengan armadanya," ujarnya.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan yang tidak bisa ditangani sendiri, BPBD Kabupaten Tangerang memastikan sinergi lintas instansi akan dilakukan sebagaimana peran dan kewajiban dari lembaga masing-masing.
​
"Apabila ada kekeringan, kita bantu suplai air bersih. Kemudian koordinasi dengan PDAM dan Perkim (Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman). Jadi bukan BPBD sendiri, ada PDAM dan Perkim untuk suplai air apabila tidak bisa ditangani sendiri oleh BPBD," kata dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangan resminya menyebut bahwa kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Pada puncak kemarau yang dimulai Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur," katanya di Jakarta.

Kemudia, lanjut dia, pada bulan Agustus puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.