Paket Stimulus Harus Memiliki Dampak Berganda ke Perekonomian

Data per April 2025 menunjukkan pendapatan negara baru mencapai 810,5 triliun rupiah atau sekitar 27 persen dari target. Sementara itu, defisit yang semula 31,2 triliun rupiah per Februari, sempat melonjak menjadi 104 triliun rupiah pada Maret sebelum akhirnya berbalik surplus 4,3 triliun rupiah pada April.

“Menyusun stimulus di tengah defisit yang melebar dan pendapatan yang seret ibarat menambal ban bocor dengan selotip,” kata Achmad.

Menurut dia, ada tiga kelemahan utama dalam paket stimulus tersebut yaitu

ketiadaan prioritas dan tumpang-tindih program, minim transparansi pendanaan, dan distribusi manfaat yang tidak berkeadilan.

Achmad menilai stimulus baru itu justru bisa berbenturan dengan program besar lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, dan Koperasi Merah Putih. “Tanpa harmonisasi, tiap program seperti alat musik tanpa konduktor: tidak sinergis dan membingungkan,” katanya.

Berkaitan dengan penyaluran, dia memberi catatan pada diskon tol dan listrik dinilai regresif karena hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. “Petani, nelayan, dan kelompok rentan justru hanya mendapat remah lewat bantuan sosial,” tegasnya.

Sebab itu, dia menyarankan Pemerintah segera memublikasikan desain detail stimulus, mengevaluasi program eksisting agar tidak boros dengan melibatkan pakar independen untuk mengukur dampaknya.

Sementara itu, peneliti ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan bebas dari kebocoran birokrasi.

Penebalan bantuan sosial, misalnya, perlu disertai dengan pemutakhiran data penerima agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun ketimpangan distribusi.

Untuk insentif ke sektor transportasi dan energi harus dikawal dengan kebijakan keberlanjutan agar tidak hanya menjadi stimulus jangka pendek, melainkan mendorong transformasi struktural yang lebih dalam.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti juga menyoroti distribusi yang dinilai hanya fokus pada pemberian insentif untuk mendorong konsumsi rumah tangga khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

“Insentif ke sektor industri dan sektor bisnis juga harus diberi insentif,” tegasnya.

Kelompok masyarakat menengah juga harus diberi insentif karena mereka pembayar pajak. Insentif juga perlu untuk mendorong investasi dan ekspor,” pungkas Esther.