Junta Didesak Perpanjang Gencatan Senjata dan Kesepakatan Damai

KUALA LUMPUR - Malaysia pada Minggu (25/5) menyerukan perpanjangan dan perluasan gencatan senjata pascagempa di Myanmar, saat meningkatkan seruan untuk implementasi rencana perdamaian lima poin yang telah lama ditunggu.

Junta militer yang berkuasa awalnya mengumumkan gencatan senjata dalam perang saudara yang melibatkan banyak pihak setelah gempa besar pada akhir Maret yang menewaskan hampir 3.800 orang dan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Perjanjian tersebut, yang telah diperpanjang sebelumnya, akan berakhir pada akhir bulan Mei – meskipun pemantau konflik mengatakan pertempuran dan serangan udara junta terus berlanjut .

Pada pertemuan menteri luar negeri regional pada Minggu, Menlu Mohamad Hasan mengusulkan perpanjangan dan perluasan gencatan senjata di luar zona yang terkena dampak gempa saat ini, kata sebuah pernyataan.

“Kami menyerukan kepada para pemangku kepentingan di Myanmar untuk menghentikan permusuhan, serta memperpanjang dan memperluas gencatan senjata, guna memfasilitasi jalan yang panjang dan sulit menuju pemulihan, dan meringankan penderitaan rakyat Myanmar,” kata Menlu Mohamad dalam sambutan pembukaannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemantau konflik independen sebelumnya mengatakan bahwa junta telah melanjutkan kampanye pemboman udara meskipun ada gencatan senjata. Sementara banyak kelompok anti-kudeta dan kelompok etnis bersenjata telah membuat janji mereka sendiri untuk menghentikan permusuhan.

Namun beberapa penduduk di Myanmar timur mengatakan mereka telah mengungsi ketika pasukan antikudeta mengepung kota-kota yang dikuasai junta.

KTT Asean

Malaysia saat ini memegang jabatan ketua bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang beranggotakan 10 negara, dengan para pemimpinnya akan bertemu pada pertemuan puncak di Kuala Lumpur pada Senin (26/5).

Blok tersebut sejauh ini telah melakukan upaya diplomatik yang tidak membuahkan hasil untuk mengakhiri konflik Myanmar sejak junta melancarkan kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Asean sendiri telah berjuang untuk melaksanakan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh semua pemimpin blok pada bulan April 2021. Akibatnya pejabat junta dilarang menghadiri pertemuan puncak Asean karena kurangnya kemajuan dalam kesepakatan ini.

“Satu hal yang pasti bahwa kami sepakat adalah bahwa pemerintah Myanmar harus mematuhi konsensus lima poin yang mereka sendiri sepakati sebagai salah satu penandatangan,” kata Menlu Mohamad pada Minggu, seraya menekankan bahwa dua poin paling penting adalah penghentian segera permusuhan, dan penunjukan utusan khusus untuk mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

Pada April lalu, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah bertemu dengan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, di Bangkok dan mendesaknya untuk menghormati gencatan senjata.

Hal itu menyusul kunjungan sebelumnya oleh Menlu Mohamad dan Menlu Thailand, Maris Sangiampongsa, ke Naypyidaw sebagai bagian dari upaya Asean untuk menilai kebutuhan kemanusiaan dan pengiriman bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa bumi.