Mensos Jamin Tak Akan Ada Tumpang Tindih Anggaran untuk Sekolah Rakyat dengan Kementerian Lain

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pengusulan anggaran untuk program Sekolah Rakyat tidak akan mengalami tumpang tindih dengan kementerian lain yang terkait.

“Jadi tentu kami akan memastikan tidak ada anggaran dobel, tidak akan ada. Bahwa sekarang, kami masih dalam proses pembicaraan untuk terus mengkonsolidasikan pos-pos anggaran dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Mensos Saifullah di Jakarta pada Rabu (21/5).

Sebagai contoh, ia menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah melakukan pembicaraan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengkonsolidasikan pos permakanan pada Sekolah Rakyat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Untuk permakanan kami lagi konsolidasikan dengan MBG,” imbuhnya.

Sementara untuk pembangunan dan renovasi sarana maupun prasarana fisik Sekolah Rakyat, pihaknya sudah berkoordinasi dan mengkonsolidasikan dengan anggaran Kementerian Pekerjaan ­Umum.

Adapun pihaknya sendiri akan menganggarkan untuk pos pembiayaan operasional Sekolah Rakyat, yang mencakup seperti perawatan, listrik, seragam sekolah hingga penyediaan laptop bagi siswa Sekolah Rakyat.

Adapun sebelumnya pada Selasa (20/5), Mensos bersama jajarannya memaparkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan program Sekolah Rakyat kepada Komisi VIII DPR RI.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan anggaran untuk kebutuhan operasional Sekolah Rakyat untuk pelaksanaan di seratus lokasi ditaksir mencapai 2,3 triliun rupiah untuk tahun ajaran 2025-2026.

“Anggaran kebutuhan operasional Sekolah Rakyat jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025 totalnya 2,3 triliun rupiah,” kata Mensos.

Salah satu komponen dalam anggaran tersebut ialah biaya belajar masing-masing siswa yang per tahunnya mencapai 48,2 juta rupiah.

Mensos menjelaskan biaya belajar itu terdiri dari perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, hingga laptop. “Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun,” katanya.

Renovasi 65 Sekolah

Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan renovasi 65 sekolah untuk Program Sekolah Rakyat ditargetkan selesai pada Juli nanti. “Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Insya Allah 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai pada 2025. Sebanyak 65 sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua.Ant/S-2