Out of the Box! Bappenas Siapkan Strategi Pendanaan Inovatif Masa Depan

JAKARTA – Pembiayaan inovatif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur karena anggaran negara seringkali terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur terus meningkat.

Inovasi dalam pembiayaan membantu mengatasi kesenjangan pendanaan dengan melibatkan sektor swasta dan sumber pendanaan baru.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong penguatan strategi pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Rp10.303 triliun sebagaimana target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Kebutuhan investasi yang sangat besar ini mendorong pentingnya penguatan strategi pembiayaan inovatif yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan publik, tetapi juga memaksimalkan peran swasta dan mitra pembangunan,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/5).

Putut Hari Satyaka saat dalam forum bisnis bertemakan ‘Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development’ di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang, menyebutkan Kementerian PPN/ Bappenas menggunakan pendekatan inovatif dan partisipatif sebagai pilar utama strategi pembiayaan pembangunan 2025–2029

Dalam kesempatan tersebut, Putut menerangkan bahwa Indonesia tak lagi hanya berbicara terkait regulasi, tetapi juga soal menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen, termasuk di level pemerintah daerah.

Di daerah, lanjutnya, banyak kepala daerah yang mulai mengembangkan pendekatan kreatif dari land value capture hingga local green bonds. “Yang penting adalah sinerginya, kita bangun ekosistem, bukan hanya proyek,” ucap dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Riko Amir turut menyoroti urgensi menciptakan ekosistem fiskal yang ramah investor dan mendorong transisi hijau dengan mengintegrasikan prinsip Environment, Social, Governance dalam proyek publik.

Pihaknya ingin memastikan setiap proyek yang didukung negara, melalui insentif atau penjaminan, memenuhi standar keberlanjutan.

"Di sinilah peran kolaborasi dengan mitra, termasuk sektor swasta dan komunitas internasional, menjadi sangat relevan,” ujar Riko.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi turut menegaskan pentingnya forum ini bagi kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam rangka menggali pembiayaan proyek infrastruktur hijau. Selain itu juga memberikan ruang kepada mitra Jepang untuk Go Beyond Funding.

“Kita membutuhkan kemitraan global, ide-ide pembiayaan yang segar, dan cara-cara yang lebih cerdas untuk melakukan itu. Jepang hadir sebagai salah satu mitra jangka panjang yang paling kami percaya,” kata Heri.